Sulseltimes.com, Bangkok, Senin, 12/10/2026 — Pemerintah Thailand menyiapkan program pensiun dini untuk mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 5 persen per tahun, dengan usulan kompensasi lebih dari 12 kali gaji bulanan yang masih dibahas.
- Thailand menargetkan pengurangan pegawai sekitar 5 persen per tahun
- Program pensiun dini direncanakan pada tahun anggaran 2027
- Sasaran awal pegawai berusia 50 tahun ke atas
- Usulan kompensasi lebih dari 12 kali gaji belum final
- Rincian program masih disiapkan untuk persetujuan kabinet
Wakil Perdana Menteri Thailand Pakorn Nilprapunt mengungkapkan perkembangan rencana tersebut pada Minggu, 11 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan kantor berita InfoQuest.
Instansi terkait masih menyiapkan rincian sebelum mengajukannya kepada kabinet, termasuk menyepakati besaran kompensasi bersama Kementerian Keuangan.
Dengan status tersebut, skema ini masih berupa rencana kebijakan Thailand dan bukan pengumuman perubahan aturan pensiun PNS Indonesia.
Usia 50 tahun jadi sasaran, kompensasi masih dibahas
Menurut penjelasan Pakorn, kelompok awal yang disasar adalah pegawai berusia 50 tahun ke atas.
Pegawai mulai usia 40 tahun juga dapat dipertimbangkan apabila memiliki alasan khusus, seperti masalah kesehatan atau kebutuhan merawat orang tua.
Kepala instansi akan menilai alasan yang diajukan pegawai dalam kelompok tersebut.
Pakorn menginginkan kompensasi melampaui 12 kali gaji bulanan, tetapi angka akhirnya belum diputuskan.
Karena itu, nilai tersebut belum dapat diperlakukan sebagai hak pembayaran yang sudah berlaku bagi peserta.
Program diperkirakan berjalan dalam tahun anggaran 2027, dengan kebutuhan dana tahap awal sekitar 7 miliar baht.
Laporan Bloomberg pada 11 Oktober menyebut rencana pensiun dini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menekan pengeluaran dan memperkuat cadangan menghadapi guncangan ekonomi.
Dalam rencana itu, angka 5 persen merujuk pada target pengurangan jumlah pegawai setiap tahun, bukan persentase pemotongan gaji atau manfaat pensiun.
Perampingan pegawai dibarengi pembenahan layanan
Pembahasan pensiun dini telah melalui tahapan sebelumnya, termasuk konsultasi publik yang dibuka pada 22 Juli hingga 5 Agustus 2026.
Dalam keterangan resmi 25 Juli, pemerintah Thailand menyebut belanja pegawai, layanan kesehatan, dan pensiun secara gabungan menyumbang lebih dari 70 persen pengeluaran rutin.
Pada 5 September, Juru Bicara Kantor Perdana Menteri Ratchada Thanadirek menjelaskan bahwa reformasi juga mencakup pembenahan proses kerja dan penggunaan teknologi.
“Masyarakat tidak boleh menanggung beban dari perampingan negara,” kata Ratchada dalam keterangan resmi tersebut, diterjemahkan dari bahasa Thailand.
Pemerintah mengarahkan digitalisasi untuk mengurangi pekerjaan berulang serta permintaan dokumen yang datanya sudah dimiliki instansi negara.
Penataan pegawai juga diarahkan pada pekerjaan yang kebutuhannya berkurang, sambil mempertahankan tenaga untuk layanan yang masih dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, Pakorn menyebut pengurangan unit pemerintah yang tumpang tindih di daerah harus dilakukan bertahap karena berkaitan dengan pegawai dan tugas setiap instansi.
Rincian kompensasi dan ketentuan pelaksanaan pensiun dini masih harus dirampungkan sebelum dibawa ke kabinet untuk memperoleh persetujuan.
