Sulseltimes.com, Sabtu, 10/10/2026 — Arsip perpajakan Adolf Hitler menunjukkan bagaimana kekuasaan politik ikut memengaruhi kewajiban pajaknya setelah ia menjadi kanselir Jerman pada 1933.
- Catatan pajak mencatat penghasilan Hitler dari royalti buku Mein Kampf.
- Pada 1933, kepala kantor pajak München, Ludwig Mirre, mengusulkan pembebasan pajak bagi Hitler.
- Hitler menerima usulan tersebut; tunggakannya kemudian dihapus dan berkas pajaknya ditutup pada tahun berikutnya.
Menurut laporan The Irish Times yang merujuk pada catatan pajak Hitler, kantor pajak München sebelumnya menagih tunggakan atas pendapatan yang tidak dilaporkan.
Situasinya berubah setelah Hitler berkuasa. Mirre meminta izin untuk memberinya kekebalan pajak. Hitler menyetujui usulan itu, lalu utang pajaknya dihapus dan berkasnya ditutup pada 1934.
Laporan tersebut juga menyebut Mirre menerima tunjangan bulanan bebas pajak sebesar 2.000 Reichsmark. Catatan ini memperlihatkan hubungan antara aparat negara dan pemimpin rezim Nazi, bukan dasar untuk menyetarakan nilai Reichsmark secara langsung dengan rupiah masa kini.
Karena nilai mata uang, daya beli, dan konteks ekonomi telah berubah besar, artikel ini tidak memakai konversi nominal modern yang berpotensi menyesatkan.
Catatan tersebut menggambarkan perubahan perlakuan pajak setelah perubahan kekuasaan politik. Sebelum menjadi kanselir, pendapatan dari royalti buku menjadi bagian dari kewajiban yang diperiksa kantor pajak.
Usulan Ludwig Mirre muncul ketika Hitler telah memegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Persetujuan atas pembebasan itu kemudian diikuti penghapusan tunggakan dan penutupan berkas pajak, menurut laporan yang mengutip arsip tersebut.
Pembaca perlu membedakan catatan arsip dengan nilai yang dihitung ulang memakai kurs modern. Reichsmark digunakan dalam kondisi ekonomi yang berbeda; mengalikan nominalnya dengan kurs saat ini tidak menunjukkan daya beli ataupun besarnya kewajiban pada masanya.
Artikel ini mengulas perkara historis terkait rezim Nazi melalui catatan pajak yang diberitakan The Irish Times. Tidak ada dasar dalam dokumen yang dibahas untuk menyimpulkan bahwa kebijakan pajak serupa berlaku bagi warga lain pada periode yang sama.
Peristiwa 1933 dan penutupan berkas pada 1934 adalah dua tahap berbeda. Penyebutan kedua tahun itu penting agar usulan pembebasan pajak tidak keliru dipahami sebagai proses yang selesai dalam satu hari.
Besaran tunggakan yang sering dikutip dalam pemberitaan sejarah juga tidak dijadikan dasar penilaian artikel ini karena arsip dan metode penghitungan perlu ditelaah pada periode yang sama.
