Sulseltimes.com, Makassar, Sabtu, 07/11/2026 — Sembilan fraksi DPRD Sulsel menerima jawaban pemerintah dan sepakat melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 ke tahap komisi dan Badan Anggaran.
- Sembilan fraksi DPRD Sulsel menerima jawaban pemerintah dan melanjutkan pembahasan RAPBD 2027
- Target PAD 2027 ditetapkan Rp6,826 triliun, naik 3 persen dari 2026
- Belanja modal infrastruktur jalan dan irigasi dialokasikan Rp1,782 triliun
- Pendidikan dapat alokasi lebih Rp3,3 triliun, kesehatan lebih Rp1 triliun
- Pembahasan teknis dilanjutkan ke komisi dan Badan Anggaran DPRD
Kesepakatan itu disampaikan usai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi membacakan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Fatmawati mengapresiasi masukan fraksi dan berharap pembahisan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif dengan mengedepankan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Kami berharap agar proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, mengedepankan semangat kemitraan serta menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Fatmawati, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu, 07/11/2026.
Target PAD Rp6,826 Triliun
Pemprov Sulsel menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp6,826 triliun. Target ini naik sekitar Rp200 miliar atau 3 persen dari target 2026 yang berkisar Rp6,6 triliun.
Empat jenis pajak daerah menjadi kontributor utama. Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan Rp1,831 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp997,97 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1,457 triliun, dan Pajak Air Permukaan Rp281,28 miliar.
Keempat pajak itu diperkirakan menyumbang Rp4,568 triliun atau 66,92 persen dari total PAD. Strategi pencapaian meliputi pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan administrasi, dan perbaikan layanan pembayaran nontunai.
Fokus Belanja: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Pada sisi belanja, pemerintah mengarahkan anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan dasar. Tahap pertama program multiyears dialokasikan lebih dari Rp1,3 triliun untuk jalan, Rp220 miliar untuk irigasi, dan Rp124 miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit regional.
Pemprov juga menyiapkan sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua yang berlangsung hingga 2029. Total belanja modal jalan dan irigasi mencapai Rp1,782 triliun dengan prioritas ruas lalu lintas tinggi, akses sentra pangan, konektivitas pelabuhan, dan wilayah terisolasi.
Sektor pendidikan memperoleh alokasi lebih dari Rp3,3 triliun untuk pemerataan tenaga pendidik, kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, dan penguatan akses pendidikan menengah serta khusus. Sektor kesehatan mendapat lebih dari Rp1 triliun untuk kualitas pelayanan rumah sakit provinsi, tenaga kesehatan, ketersediaan obat alat, dan akses di wilayah sulit dijangkau.
Di pertanian dan ketahanan pangan, dana dialokasikan untuk irigasi, akses pupuk, jalan tani, sumur pompa, serta alat mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas petani. Bagi UMKM dan ketenagakerjaan, program mencakup peningkatan kapasitas, bantuan sarana prasarana, pelatihan manajemen, fasilitasi sertifikasi halal, dan pengurusan izin edar BPOM.
Fatmawati menegaskan seluruh alokasi harus berorientasi kinerja dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Ia meminta jajaran daerah memperkuat koordinasi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perwakilan sembilan fraksi — NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan — menyatakan menerima penjelasan pemerintah dan menyetujui kelanjutan pembahasan.
Ketua DPRD Sulsel drg. Hj. Andi Rachmatika Dewi menyimpulkan jawaban pemerintah pada prinsipnya diterima seluruh fraksi. Hal teknis yang memerlukan pendalaman akan dibahas di komisi-komisi dan Badan Anggaran sesuai mekanisme berlaku.
