Berita

Program 3 Juta Rumah di Makassar Masuki Fase Pendataan: 2.500 KK Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas

Avatar of sulseltimes
3
×

Program 3 Juta Rumah di Makassar Masuki Fase Pendataan: 2.500 KK Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
Program 3 Juta Rumah di Makassar Masuki Fase Pendataan: 2.500 KK Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas
Ilustrasi Rumah Susun (Rusunawa) Program 3 Juta Rumah Makassar (doc ist).
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com Makassar — Pemerintah Kota Makassar mulai menggarap Program 3 Juta Rumah dengan memfokuskan pendataan awal terhadap 2.500 kepala keluarga (KK) berpenghasilan rendah (MBR) di 9 kecamatan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjawab krisis hunian layak, sekaligus mendukung misi ke-6 Astacita pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pendataan Akurat: Gabungkan Data BKKBN dan BPS

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkimtan) Makassar, Mahyuddin, menjelaskan bahwa survei yang digelar sejak 16 Januari hingga 16 Februari ini melibatkan kombinasi data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Tujuannya, memastikan akurasi penerima manfaat.

“Kriterianya jelas: masyarakat berpenghasilan di bawah UMR Sulsel (Rp3,4 juta) dan belum memiliki rumah. Ini masih tahap awal, kebijakan lanjutan menunggu hasil survei,” tegas Mahyuddin dalam konferensi pers di Kantor Dinas Perkimtan, Jumat (30/11).

Menurut data Dinas Perkimtan, kebutuhan rumah di Makassar mencapai 5.000 unit/tahun, namun realisasi pembangunan hanya memenuhi 30%.

Keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah di pusat kota menjadi tantangan utama.

Rusunawa sebagai Solusi Alternatif

Program 3 Juta Rumah di Makassar Masuki Fase Pendataan: 2.500 KK Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas
Ilustrasi Rumah Susun (Rusunawa) Program 3 Juta Rumah Makassar (doc ist).

Mahyuddin mengakui, pembangunan rumah tapak (landed house) di Makassar semakin sulit akibat alih fungsi lahan dan spekulasi harga.

Sebagai alternatif, pemerintah sedang mempertimbangkan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) berbasis subsidi.

“Kami terbuka bekerja sama dengan pengembang, tetapi lokasi dan skema masih dalam pembahasan. Rusunawa bisa jadi solusi untuk memaksimalkan lahan terbatas,” tambahnya.

Gagasan ini sejalan dengan rekomendasi Koalisi Perumahan Rakyat (KPR) Sulsel yang pada November 2023 lalu mendesak pemerintah daerah memperbanyak rusun berbasis komunitas di kawasan padat seperti Mariso dan Panakkukang.

Target Nasional vs Realitas Lokal

Program 3 Juta Rumah tahunan ini merupakan turunan dari Misi Astacita Prabowo-Gibran, yang menargetkan peningkatan ketersediaan hunian layak bagi MBR.

Namun, di tingkat provinsi, kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi masih lebar.

Darwisman, Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Kementerian PUPR, mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan membutuhkan 100.000 unit/tahun, tetapi baru terpenuhi 25.000 unit.

“Melalui program ini, kami harap kapasitas penyediaan hunian di Sulsel bisa meningkat signifikan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta/bulan,” papar Darwisman dalam Jurnalis Update OJK di Jakarta, Sabtu (1/12).

Salah satu calon penerima manfaat, Siti (42), warga Kelurahan Tamalate, mengaku antusias dengan program ini.

“Saya tinggal kontrak rumah sempit dengan suami dan dua anak. Kalau dapat bantuan, syukur sekali,” ujarnya.

Namun, sejumlah LSM mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses seleksi.

“Pendataan harus objektif. Jangan sampai terjadi salah sasaran seperti program sebelumnya,” kritik Andi Baso dari LSM Housing Watch Sulsel.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *