Sulseltimes.com, Makassar, Senin, 05/10/2026 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar.
- Andi Winarno meminta HKTI memperkuat akses petani ke teknologi, modal, dan pasar
- Pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026-2031 dilantik di Four Points by Sheraton Makassar
- Lima agenda transformasi pertanian HKTI ditetapkan pada Musyawarah Nasional ke-10
- Abdul Kadir Karding meneguhkan bahwa penguatan organisasi harus seiring dengan pengembangan teknologi dan hilirisasi produk lokal
- Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi hadir dalam pelantikan bersama Plh Sekda Andi Winarno
Andi Winarno Eka Putra, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan dorongan tersebut saat mendampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026-2031 di Four Points by Sheraton Makassar.
“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani. Bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai mitra yang mampu menyerap aspirasi, membantu mencari solusi, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar,” kata Andi Winarno.
Menurutnya, penguatan kelembagaan petani menjadi penting agar petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai pelaku usaha.
Agenda Transformasi Pertanian HKTI
Abdul Kadir Karding, Sekretaris Jenderal DPN HKTI dan Kepala Badan Karantina Indonesia, menjelaskan bahwa hasil Musyawarah Nasional ke-10 HKTI menetapkan lima agenda transformasi pertanian, yakni penguatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan peran HKTI sebagai organisasi yang solutif.
Karding menegaskan bahwa penguatan organisasi perlu berjalan seiring dengan pengembangan teknologi, hilirisasi produk lokal, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya alam.
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan yang baru saja dilantik diisi oleh sejumlah kepala daerah, legislator, dan tokoh daerah, dan diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid serta program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan petani.
