Berita

Kepala BGN Resmikan 480 SPPG 3T, Takalar Jadi Lokasi Utama

Avatar of Sulsel Times
0
×

Kepala BGN Resmikan 480 SPPG 3T, Takalar Jadi Lokasi Utama

Sebarkan artikel ini
Kepala BGN Sudaryono didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meresmikan SPPG 3T di Takalar
Kepala BGN Sudaryono dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada peresmian SPPG 3T di Takalar. Foto: Humas Pemprov Sulsel.
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Takalar — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meresmikan aktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, Jumat, 2 Oktober 2026.

Ringkasnya…
  • Peresmian dipusatkan di Desa Timbuseng, Takalar
  • Sebanyak 480 SPPG diaktifkan di 16 provinsi
  • Program menjangkau 116 kabupaten dan kota
  • Gubernur Sulsel mendampingi Kepala BGN dalam peresmian
  • BGN menyebut aktivasi tersebut sebagai langkah awal perluasan layanan
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Peresmian dipusatkan di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman hadir mendampingi Kepala BGN.

Scroll Kebawah
Advertisement

BGN menyatakan 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Rinciannya mencakup 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil.

Perluasan Layanan ke Wilayah Sulit Dijangkau

Sudaryono menyebut aktivasi serentak tersebut sebagai langkah awal untuk memperluas Program Makan Bergizi Gratis ke wilayah yang memiliki tantangan akses serta prevalensi stunting tinggi.

Andi Sudirman mengapresiasi pemilihan Sulawesi Selatan sebagai lokasi utama peresmian. Pemerintah provinsi menyatakan siap mendukung pembenahan dan perluasan layanan secara bertahap.

Kehadiran SPPG di wilayah 3T diarahkan untuk memastikan anak-anak dan kelompok penerima manfaat tetap memperoleh layanan makanan bergizi meskipun tinggal jauh dari pusat perkotaan.

Pengawasan Tetap Diperlukan

Perluasan dalam jumlah besar memerlukan pengawasan keamanan pangan, kesiapan tenaga, rantai pasok bahan makanan, dan pencatatan penerima manfaat. BGN juga meminta pemerintah daerah ikut melakukan pemeriksaan lapangan agar standar operasional dijalankan.

Acara di Takalar turut dihadiri unsur DPR RI, DPRD Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan terkait.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *