Nasional

Yusril: Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata, Gelar Perkara Kamis

Avatar of Sulsel Times
2
×

Yusril: Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata, Gelar Perkara Kamis

Sebarkan artikel ini
Yusril Ihza Mahendra di Trinity Tower, Jakarta
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan kepada awak media di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Dok. Istimewa)
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 18/11/2026 — Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan dugaan makar semakin nyata, dan gelar perkara akan dilakukan Kamis (19/11/2026).

Ringkasnya…
  • Yusril menyatakan keterkaitan penyadapan dengan dugaan makar semakin nyata
  • Gelar perkara dijadwalkan Kamis (19/11/2026) untuk melihat hubungan pelaku dan keterkaitan kedua tindak pidana
  • SPDP makar terbit 12 November 2026 dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum
  • SPDP bukan berarti ada tersangka — penetapan tersangka butuh sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup
  • Penyidik temukan upaya penghapusan data dari komputer; rekaman pembicaraan dari ponsel pihak terkait berhasil disita dan masih didalami
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut.”

Scroll Kebawah
Advertisement

Demikian disampaikan Yusril di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Gelar perkara itu diharapkan memberi kesempatan kepada penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga penanganan perkara berlangsung transparan dan terbuka. Yusril menambahkan gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Lokasi dan mekanismenya belum dipastikan.

SPDP Terbit 12 November, Belum Ada Tersangka Makar

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan makar sudah terbit dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, tertanggal 12 November 2026. Nomor dan tanggal SPDP itu tercatat dalam data publikasi Kejaksaan RI.

Pasal yang tercantum adalah Pasal 191, 193 ayat (1), 196 ayat (1), dan Pasal 20 huruf a–d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, antara lain dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikannya tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 ayat (1) mengatur makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

SPDP tidak otomatis berarti ada tersangka. Yusril menegaskan penetapan tersangka tetap membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Selasa (17/11/2026) dan Rabu (18/11/2026), menyatakan belum ada tersangka makar dan penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi.

Hasil gelar perkara nantinya bisa menjadi dasar untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada atau menetapkan tersangka baru, keduanya dengan syarat bukti yang cukup.

Bukti dan Motif yang Masih Didalami

Penyidik menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait berhasil disita dan masih didalami.

Motif dan tujuan yang perlu didalami, menurut Yusril, meliputi niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Temuan terbaru mengarah pada dugaan tujuan melumpuhkan pemerintahan, dan penyidikan perlu menelusuri kemungkinan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Pemeriksaan yang kini berfokus internal Polri tidak menutup kemungkinan berkembang ke pihak lain, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan, sepanjang ada bukti.

Dugaan makar dalam kasus ini naik dari penyelidikan ke penyidikan pada Selasa (17/11/2026), diumumkan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Kemenko Polkam. Tim khusus penyidikan diketuai Kabareskrim. Empat tersangka penyadapan yang sudah ditetapkan adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Makar dalam kasus ini tetap dugaan, bukan terbukti. Motif resmi belum ditetapkan.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *