Nasional

Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo Naik ke Penyidikan

Avatar of Sulsel Times
0
×

Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo Naik ke Penyidikan

Sebarkan artikel ini
johnny isir tk 1200x675 2
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. (Dok. Istimewa)
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Polri menaikkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.

Ringkasnya…
  • Dugaan makar terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo naik dari penyelidikan ke penyidikan
  • Pengumuman disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026)
  • Pengembangan dugaan makar ditangani tim khusus yang diketuai Kabareskrim Polri
  • Belum ada tersangka baru dalam perkara dugaan makar
  • Sidang etik Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan digelar minggu depan
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Keterangan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Scroll Kebawah
Advertisement

“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir, Selasa, 17/11/2026.

Isir menyampaikan keterangan itu setelah mendampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

Naiknya status perkara menunjukkan penyidik melanjutkan penanganan melalui prosedur penyidikan.

Namun, hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan orang tertentu maupun menyatakan seluruh dugaan makar telah terbukti di pengadilan.

Sebelumnya, laporan polisi dugaan makar itu diterbitkan pada 11 November 2026 dan masih berada pada tahap penyelidikan.

Tim Khusus Tangani Pengembangan Makar

Pengembangan dugaan makar ditangani tim khusus yang dibentuk Kapolri Suyudi Ario Seto.

Tim khusus itu diketuai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” kata Isir, Selasa, 17/11/2026.

Isir mengatakan penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pemeriksaan mengenai pihak penerima informasi tersebut menjadi salah satu bagian pengembangan perkara.

Belum Ada Tersangka Makar

Hingga keterangan yang disampaikan Selasa itu, belum ada tersangka baru dalam perkara dugaan makar.

Penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis membuat tuduhan makar terhadap pihak yang sama terbukti.

Penyidikan dugaan makar masih memerlukan pendalaman mengenai peran pihak-pihak terkait, tujuan tindakan yang diselidiki, dan alat bukti.

Dalam perkara penyadapan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sidang Etik Listyo Digelar Pekan Depan

Pada kesempatan yang sama, Isir juga mengumumkan jadwal sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo dijadwalkan digelar minggu depan.

“Itu (sidang etik LSP) dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga,” kata Isir, Selasa, 17/11/2026.

Hari pelaksanaan sidang dan susunan majelis yang akan memeriksa Listyo belum diumumkan Polri.

Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso digelar hari ini, Selasa (17/11/2026), di Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

Sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo itu masih berlangsung hingga siang hari dan belum menghasilkan putusan.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang etik pada Selasa (10/11/2026) dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut.

Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, sementara hasil sidang etik Eko Hadi masih ditunggu.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *