NasionalEkonomi

132 Daerah Beri Keringanan BPHTB untuk Pendaftaran Tanah

Avatar of Sulsel Times
0
×

132 Daerah Beri Keringanan BPHTB untuk Pendaftaran Tanah

Sebarkan artikel ini
Kepala Biro Humas ATR BPN Uunk Din Parunggi dalam kegiatan Kementerian ATR BPN
132 Daerah Beri Keringanan BPHTB untuk Pendaftaran Tanah. doc istimewa
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Senin, 16 November 2026 — Kementerian ATR/BPN mencatat 132 kabupaten dan kota di 26 provinsi telah memberikan pembebasan atau pengurangan BPHTB bagi warga.

Ringkasnya…
  • Keringanan BPHTB diterapkan di 132 kabupaten dan kota
  • Sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan BPHTB
  • Sebanyak 42 daerah memberikan pengurangan BPHTB
  • Kebijakan tersebar di 26 provinsi
  • Keringanan mendukung pendaftaran tanah pertama kali
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Kebijakan pemerintah daerah tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah pertama kali.

Scroll Kebawah
Advertisement

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi menyebut dukungan daerah membantu percepatan pendaftaran tanah.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” kata Uunk.

Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026.

Sembilan puluh daerah membebaskan BPHTB

Dari 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten dan kota memberikan pembebasan BPHTB.

Sebanyak 42 kabupaten dan kota lainnya menerapkan pengurangan BPHTB bagi warga yang memenuhi ketentuan daerah.

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah yang menangani pendapatan atau kanal pajak resmi pemerintah daerah.

Warga perlu memeriksa kebijakan daerah

Besaran pengurangan dan persyaratan pembebasan mengikuti ketentuan yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Keterangan Kementerian ATR/BPN belum memuat daftar rinci 132 kabupaten dan kota beserta skema keringanannya.

Warga perlu memeriksa kebijakan yang berlaku melalui kantor pertanahan atau badan pendapatan daerah di lokasi tanah.

Uunk berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar lebih banyak warga memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *