Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, November 11, 2026 — Pidato lama Gatot Nurmantyo yang mengkritik Listyo Sigit Prabowo kembali beredar di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini menyeret empat perwira tinggi Polri.
- Pidato Gatot berasal dari kuliah umum 29 Januari 2026 di Bandung
- Kritik saat itu membahas posisi Polri dan sikap Listyo Sigit
- Empat perwira tinggi menjadi tersangka perkara dugaan penyadapan
- Tiga tersangka ditahan, Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit
- Ahrie Sonta dijatuhi sanksi PTDH dan mengajukan banding
Rekaman tersebut berasal dari kuliah umum di Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP), Bandung, pada Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam pidato itu, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut menyoroti pernyataan Listyo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Gatot mempersoalkan penggunaan ungkapan mempertahankan posisi institusi sampai titik darah penghabisan serta arahan kepada jajaran kepolisian.
“Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi,” kata Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, dalam kuliah umum tersebut.
Pernyataan itu merupakan penilaian Gatot terhadap sikap Listyo ketika masih menjabat Kapolri, bukan pengumuman mengenai hasil penyidikan perkara penyadapan.
Konteks pidato Gatot pada Januari 2026
Perdebatan saat itu berkisar pada kedudukan Polri, agenda reformasi kepolisian, serta hubungan institusi tersebut dengan Presiden.
Gatot juga mengkritik pembentukan tim reformasi internal, penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10, dan ruang koreksi terhadap kebijakan kepolisian setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Penilaian mengenai pembangkangan dalam pidato tersebut adalah pendapat Gatot dalam perdebatan kebijakan, bukan putusan pengadilan terhadap Listyo.
Kampus penyelenggara mencatat kegiatan itu sebagai bagian dari Inaugurasi REVOSA 25, dengan tema anak muda, demokrasi, dan pertahanan bangsa menuju Indonesia 2045.
Forum tersebut juga menghadirkan Rocky Gerung, Refly Harun, dan M. S. Kaban, dengan Hersubeno Arief sebagai moderator.
Kritik Gatot ketika itu mendapat tanggapan berbeda dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman yang menegaskan loyalitas Listyo kepada Presiden Prabowo.
Dengan demikian, rekaman Januari perlu dibaca dalam konteks perdebatan yang berlangsung saat itu.
Peredarannya kembali pada November tidak mengubah tanggal maupun pokok pembicaraan dalam pidato tersebut.
Dalam bahan yang ditelusuri hingga Rabu, 11 November 2026, belum ditemukan pernyataan baru Gatot yang memastikan hubungan pidato itu dengan dugaan penyadapan yang sedang diusut.
Empat tersangka dan perkembangan perkara penyadapan
Perkara yang kini ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyangkut dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka awal pada Selasa, 3 November 2026.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, Selasa, November 3, 2026.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso.
Pada Kamis, 5 November 2026, penyidik menetapkan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Suhermanto menjelaskan, Slamet diduga memberikan persetujuan atas penghapusan berkas hasil penyadapan.
Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sedangkan Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dengan memasukkan nomor telepon ke sistem pemantauan tanpa verifikasi dan tanpa dasar proses penegakan hukum yang sah.
Selain nomor Presiden, sasaran yang disebut penyidik mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Pada Selasa, 10 November 2026, sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menyatakan Ahrie mengajukan banding atas putusan etik tersebut.
Polri juga menyiapkan sidang etik Listyo, dengan susunan majelis yang akan ditentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Sementara itu, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk mendalami perkembangan perkara, pihak yang memerintahkan penyadapan, serta motifnya.
Kaitan pidato lama Gatot dengan perkara sekarang berada pada sorotan terhadap kepemimpinan dan pertanggungjawaban institusi kepolisian.
Rekaman tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan unsur pidana maupun kesalahan para tersangka, yang tetap harus diuji melalui proses hukum.
