Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 11 November 2026 — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat menempuh Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah menggelar rapat pleno fraksi.
- Fraksi PDIP sepakat menempuh Hak Menyatakan Pendapat
- Rapat pleno dihadiri 102 dari 110 anggota
- Delapan anggota izin atau sakit
- Keputusan akan disampaikan kepada pimpinan DPR
- Pembahasan selanjutnya melalui Badan Musyawarah
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno pada Rabu, 11 November 2026.
Rapat dihadiri 102 dari 110 anggota fraksi, sedangkan delapan anggota tidak hadir karena izin atau sakit.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut.
Utut menjelaskan seluruh anggota fraksi telah menyepakati langkah tersebut tanpa menghitung dukungan secara individual.
Keputusan akan disampaikan kepada pimpinan DPR
Fraksi PDIP akan menyampaikan keputusan politik itu kepada pimpinan DPR agar dapat diproses melalui Badan Musyawarah.
Utut belum memastikan waktu penyerahan karena mekanisme teknis dan administrasinya masih disiapkan.
Menurut Utut, pertimbangan fraksi merujuk pada ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Proses mengikuti mekanisme konstitusi
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menegaskan setiap usulan Hak Menyatakan Pendapat harus mengikuti mekanisme konstitusi dan tata tertib DPR.
Badan Aspirasi Masyarakat DPR juga telah menerima aspirasi masyarakat mengenai penggunaan hak tersebut dan menyatakan hasil pembahasan akan diteruskan kepada pimpinan DPR.
Utut menegaskan keputusan fraksi tidak menghalangi hak Gibran untuk menempuh proses hukum terkait dokumen pendidikannya.
Kesepakatan fraksi belum menjadi keputusan DPR karena masih memerlukan tahapan kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
