Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 10 November 2026 — Panitia Kerja RUU Perampasan Aset membahas batas pemeriksaan pengadilan paling lama 60 hari untuk memperkuat kepastian hukum dan mempercepat pemulihan kerugian korban.
- Batas pemeriksaan pengadilan diusulkan maksimal 60 hari
- Pembahasan berlangsung dalam Panja RUU Perampasan Aset
- Komisi III DPR RI dan pemerintah terlibat
- Rapat digelar di Kompleks Parlemen Senayan
- Aturan diarahkan mempercepat kepastian hukum dan restitusi korban
Pembahasan dilakukan Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan tenggat diperlukan agar proses peradilan terhadap aset hasil tindak pidana tidak berlarut-larut.
“Masalah realistis atau tidak, kita harus buat limit waktu supaya pihak-pihak itu harus komitmen dan mengupayakan itu selesai,” kata Rikwanto.
Menurut dia, ketiadaan tenggat dapat mengurangi kepastian hukum dan menghambat efektivitas pengembalian aset.
Masih dalam tahap pembahasan RUU
Batas 60 hari tersebut masih menjadi materi pembahasan Panja dan belum berlaku sebagai ketentuan hukum.
Komisi III juga membahas Daftar Inventarisasi Masalah bersama pemerintah sebagai bagian dari penyusunan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
Rancangan aturan itu mencakup penanganan aset dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Salah satu isu yang dibahas ialah mekanisme pengembalian harta rampasan kepada korban kejahatan ekonomi seperti penipuan investasi.
Kepastian hukum dan pemulihan korban
Pembatasan waktu pemeriksaan diarahkan untuk menjaga komitmen aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.
Panja juga menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai bagian penting dalam pengaturan pengelolaan dan pengembalian aset.
Rumusan akhir masih bergantung pada pembahasan DPR dan pemerintah sebelum dapat dibawa ke tahapan legislasi berikutnya.
