Sulseltimes.com, Jakarta, Senin, 09/11/2026 — Polri mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sementara Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
- Polri mengajukan perlindungan LPSK bagi enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo
- LPSK masih menelaah permohonan itu dan merahasiakan identitas keenam saksi
- Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026
- Rapat DPR bertujuan membongkar dalang dan motif penyadapan
- Empat tersangka tetap, tiga ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan permohonan perlindungan dari Polri sudah diterima.
“Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Susilaningtias, Minggu, 08/11/2026.
Ia memastikan jumlah saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan sebanyak enam orang.
“Enam orang,” ujar Susilaningtias.
LPSK belum mengungkap identitas keenam saksi maupun perkiraan waktu penelaahan permohonan tersebut selesai.
Permohonan itu diajukan di tengah penyidikan Bareskrim Polri atas dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung sejak 2025.
Penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini.
Komisi III DPR Panggil Kapolri 12 November
Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat tersebut secara khusus membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Minggu, 08/11/2026.
Rapat akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman.
Ia didampingi para wakil ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Rapat baru dapat digelar pada Kamis karena masa sidang DPR dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
“Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November,” ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mendukung rencana rapat kerja tersebut.
Ia meminta penelusuran dilakukan sampai ke pemberi perintah dan motif di balik dugaan penyadapan.
Ahrie Sonta Janji Buka-bukaan
Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta Nasution menyatakan siap bersikap terbuka dalam proses hukum perkara ini.
Pernyataan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, dalam keterangan video yang dikonfirmasi pada Sabtu, 07/11/2026.
“Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna.
Krisna memastikan tidak ada intimidasi selama Ahrie menjalani pemeriksaan.
“Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” ujar Krisna.
Ia juga memastikan proses hukum terhadap kliennya berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Keempat tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Bareskrim masih mendalami dugaan makar dalam perkara ini.
Hingga kini, belum ada tambahan pasal makar terhadap keempat tersangka.
Mereka masih dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, serta menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.
Penyidikan masih berlangsung di bawah tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
LPSK masih menelaah permohonan perlindungan bagi keenam saksi, sementara rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Baca juga: Bareskrim Dalami Dugaan Makar Penyadapan Prabowo, Bantah Tito dan Idham Azis Ditangkap
Baca juga: Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Penyadapan Prabowo, Bareskrim Buru Pemberi Perintah
