Sulseltimes.com, Jakarta, Jumat, Oktober 9, 2026 — Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka mencakup dua hal berbeda, yakni temuan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti pendidikan dalam persidangan dan amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- Putusan MK dibacakan 6 Oktober 2026
- Bukti pendidikan dibahas dalam pertimbangan hakim
- Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima
- Kemendikdasmen menjelaskan proses penyetaraan
- Gibran menyatakan menghormati proses MK
Perbedaan itu tercatat dalam risalah resmi pengucapan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Hakim membedakan dokumen kehadiran dalam pembelajaran dengan dokumen yang membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan.
Mengapa Permohonan Tidak Dapat Diterima?
MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.
Mahkamah juga menjelaskan bahwa Gibran telah dilantik menjadi wakil presiden pada 20 Oktober 2024, sehingga tidak lagi berkedudukan sebagai calon wakil presiden.
Karena itu, perkara tersebut dinilai tidak tepat lagi ditempatkan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.
MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut.
Dengan demikian, uraian mengenai dokumen pendidikan merupakan bagian pertimbangan hukum, sedangkan hasil akhir perkara harus dibaca melalui amar putusannya.
Penjelasan Penyetaraan dan Respons Gibran
Dalam sidang sebelumnya pada Jumat, 2 Oktober 2026, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa penyetaraan bukan penerbitan ijazah baru.
Menurut laporan resmi Humas MK, kementerian menilai riwayat dan hasil belajar di luar negeri untuk menentukan padanannya dalam sistem pendidikan nasional.
Dokumen pendidikan asli tetap berasal dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Gogot menyampaikan permohonan penyetaraan atas nama Gibran diajukan pada 6 Agustus 2019.
Penilaian mencakup riwayat pendidikan di SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia.
Kementerian menjelaskan hasil belajar tersebut dinilai memiliki kesesuaian dengan bidang akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
Gibran kemudian menanggapi putusan MK seusai membuka pameran INACRAFT di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026.
“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah,” kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Ia menyatakan telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura dan menghormati tahapan persidangan MK.
Gibran juga menyampaikan bahwa persoalan dokumen tersebut akan ditindaklanjuti, sementara dirinya tetap bekerja menjalankan program Presiden Prabowo Subianto.
Respons itu merupakan pernyataan Gibran setelah putusan, sedangkan temuan dan hasil pemeriksaan perkara tetap merujuk pada dokumen resmi MK.
