Bisnis

OJK Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Sebaiknya Masuk Dana Pensiun

Avatar of Sulsel Times
0
×

OJK Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Sebaiknya Masuk Dana Pensiun

Sebarkan artikel ini
OJK Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Sebaiknya Masuk Dana Pensiun
OJK Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Sebaiknya Masuk Dana Pensiun
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Bali, Selasa, 17/11/2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan dana cadangan pesangon (DCP) sebaiknya dikelola sebagai program dana pensiun, bukan hanya dicatat sebagai cadangan di perusahaan.

Ringkasnya…
  • OJK menilai dana cadangan pesangon sebaiknya masuk kelompok dana pensiun
  • Saat ini DCP disimpan perusahaan atau dititipkan di DPLK
  • Pasal 253 UU 27/2026 mewajibkan penyetoran DCP ke pemerintah dengan masa transisi satu tahun
  • Pengelola DCP akan ditetapkan dalam PP, diikuti POJK enam bulan kemudian
  • Kemnaker: belum ada lembaga yang ditunjuk mengelola DCP
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dana cadangan saat ini disimpan oleh perusahaan dan hanya dicatat sebagai cadangan pesangon.

Scroll Kebawah
Advertisement

“Namun ada juga yang menitipkan cadangan pesangon sebagai dana pensiun di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dan bagi kami sebaiknya masuk ke kelompok dana pensiun,” kata Ogi Prastomiyono dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 17/11/2026, dilansir CNBC Indonesia.

Menurut Ogi, pengelolaan DCP bisa dilakukan oleh penyelenggara program pensiun, baik BPJS TK, DPLK, maupun lembaga khusus yang disiapkan pemerintah.

Alasan DCP Masuk Dana Pensiun

Ogi merinci alasan DCP sebaiknya masuk dana pensiun, yaitu karena dana pensiun mendapatkan insentif pajak yang berbeda dari dana biasa.

Ia juga menyebut pembahasan DCP sudah sampai pada program penjaminan polis, iuran awal, iuran berkala, serta cakupan yang dijamin.

Salah satu kriterianya adalah Risk Base Capital (RBC) sebagai syarat mengikuti program penjaminan polis.

Menunggu PP dan POJK

Kewajiban perusahaan menyetor DCP ke pemerintah diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan masa transisi satu tahun.

Targetnya kebijakan itu mulai berlaku awal 2027. UU tersebut menyatakan dana pesangon dikelola lembaga khusus yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

OJK meminta masyarakat menunggu PP untuk kepastian lebih lanjut, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang akan keluar dalam waktu enam bulan setelah PP.

OJK sendiri mendorong pendalaman pasar dana pensiun. Dalam RPJMN 2026-2045, dana pensiun diharapkan berkontribusi hingga 60% produk domestik bruto, sementara saat ini baru 8%.

“Mana mungkin lompat dari 8% ke 60% kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini,” ujar Ogi.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga pengelola DCP, dan tidak pernah menyatakan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *