Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, November 11, 2026 — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons wacana dirinya menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka jika jabatan wakil presiden kosong dengan menyatakan Partai Demokrat masih menunggu kejelasan dan belum mencapai kesimpulan bersama fraksi lain.
- Nama AHY muncul dalam wacana pengganti Gibran, belum menjadi pencalonan resmi
- AHY menyebut komunikasi antarfraksi belum menghasilkan kesimpulan
- Istana menyatakan Gibran masih menjabat meski menyampaikan niat mundur
- Pemakzulan harus melalui mekanisme DPR, MK, dan MPR
- Jika jabatan kosong, MPR memilih dari dua calon usulan Presiden
Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026, setelah muncul keterangan mengenai niat Gibran mengundurkan diri.
“Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Selasa, November 10, 2026.
AHY mengaku belum mengetahui secara terperinci isi pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran dalam pertemuan keduanya.
Ketika ditanya tentang peluangnya menggantikan Gibran, AHY menjelaskan bahwa Demokrat terus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, komunikasi tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang dapat diumumkan.
AHY menekankan bahwa proses dan prosedur konstitusi harus menjadi pegangan dalam menyikapi dinamika jabatan wakil presiden.
Mengapa nama AHY masuk wacana pengganti Gibran
Nama AHY sebelumnya ikut dibicarakan dalam perdebatan antara politikus Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Politikus PSI Bestari Barus mempertanyakan sikap Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Jansen Sitindaon yang mendorong Gibran mundur atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Bestari mengaitkan sikap tersebut dengan keinginan menjadikan AHY sebagai wakil presiden.
Politikus Demokrat Andi Arief menepis anggapan bahwa AHY sedang mengincar posisi itu.
Dalam pernyataannya pada Senin, 2 November 2026, Andi mengatakan AHY akan memilih berkompetisi melalui pemilihan umum setelah era Presiden Prabowo.
Pernyataan Andi itu berbeda konteks dengan tanggapan AHY pada 10 November yang menekankan komunikasi antarfraksi dan sikap menunggu perkembangan.
Dengan demikian, penyebutan nama AHY dalam perbincangan politik belum menunjukkan adanya pengajuan resmi sebagai calon pengganti Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur saat bertemu Prabowo pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan Presiden memberikan sejumlah saran.
Prasetyo juga meluruskan informasi bahwa Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut.
Gibran, menurut keterangan Istana, turut meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Meski ada penyampaian niat mundur, Prasetyo menegaskan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
Mekanisme jika wapres mundur atau dimakzulkan
Pengisian jabatan wakil presiden baru dapat dilakukan setelah terjadi kekosongan jabatan.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sidang pemilihan tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Artinya, kemunculan nama AHY dalam wacana politik belum cukup untuk membuatnya langsung menduduki posisi wakil presiden.
Adapun pemberhentian melalui pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat presiden maupun wakil presiden.
Jika MK membenarkan pendapat tersebut, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan jalur yang berbeda, sedangkan pemilihan pengganti setelah jabatan kosong tetap mengikuti Pasal 8 ayat (2).
Hingga Rabu, 11 November 2026, keterangan yang tersedia belum menunjukkan adanya pengajuan resmi AHY oleh Presiden sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
