Sulseltimes.com, Jakarta, Sabtu, 14/11/2026 — Hak pensiun dan fasilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai mantan wakil presiden bergantung pada penetapan resmi mengenai pemberhentiannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR
- UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak bekas presiden dan wakil presiden
- Pensiun diberikan kepada pejabat yang berhenti dengan hormat
- Pembayaran dimulai pada bulan setelah pemberhentian dengan hormat
- Status resmi pemberhentian Gibran menjadi dasar penentuan haknya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan dan administratif presiden, wakil presiden, serta bekas presiden dan wakil presiden.
Pasal 6 undang-undang tersebut menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Hak Berlaku Setelah Pemberhentian dengan Hormat
Pasal 9 mengatur pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Undang-undang itu juga mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak serta kendaraan milik negara beserta pengemudi bagi bekas presiden dan wakil presiden.
Karena itu, penentuan hak Gibran tidak cukup hanya didasarkan pada surat pengunduran diri. Status pemberhentiannya perlu ditetapkan secara resmi oleh MPR.
Belum Ada Dasar untuk Menyatakan Hak Telah Diterima
Hingga artikel ini diperbarui, belum ada dasar resmi yang menunjukkan bahwa pembayaran pensiun atau penyerahan fasilitas kepada Gibran telah dimulai.
Besaran dan pelaksanaan hak tersebut mengikuti keputusan pemberhentian serta peraturan pelaksana yang berlaku.
