Hukum & PeristiwaNasional

KPK Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar dalam Vonis Eks Pejabat Bea Cukai

Avatar of Sulsel Times
0
×

KPK Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar dalam Vonis Eks Pejabat Bea Cukai

Sebarkan artikel ini
Gedung Anti Corruption Learning Centre KPK di Jakarta
KPK Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar dalam Vonis Eks Pejabat Bea Cukai. doc istimewa
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Sabtu, 14 November 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti pidana tambahan berupa uang pengganti Rp5,56 miliar dalam vonis enam tahun penjara terhadap mantan pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Ringkasnya…
  • Orlando Hamonangan divonis enam tahun penjara
  • Uang pengganti ditetapkan Rp5,56 miliar
  • Denda sebesar Rp1 miliar
  • Putusan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta
  • KPK menekankan pemulihan aset negara
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pidana uang pengganti menjadi bagian penting dalam upaya mengembalikan hasil tindak pidana korupsi kepada negara.

Scroll Kebawah
Advertisement

Menurut Budi, penegakan hukum korupsi juga harus memastikan pertanggungjawaban atas hasil kejahatan yang dinikmati pelaku.

Rincian vonis Orlando Hamonangan

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Orlando pada Kamis, 12 November 2026.

Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu juga dijatuhi denda Rp1 miliar.

Apabila denda tidak dibayar, Orlando harus menjalani pidana pengganti selama 190 hari.

Majelis hakim menetapkan uang pengganti sebesar Rp5.566.221.515 yang harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika harta terpidana tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti, Orlando dikenai pidana tambahan selama satu tahun.

KPK tekankan pemulihan aset

Majelis hakim menyatakan Orlando terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengawasan kepabeanan.

KPK menilai pemidanaan badan perlu berjalan bersama pemulihan aset agar hasil korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan negara.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow