Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 12/11/2026 — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahap dugaan modus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta.
- Kapolri Suyudi membeberkan lima tahap dugaan modus penyadapan ilegal dalam raker Komisi III DPR, Kamis 12/11/2026
- Listyo Sigit diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan, sekaligus menjadi penerima akhir hasilnya
- Penyadapan diduga berjalan lewat jalur atensi tanpa surat permohonan penyidik maupun penetapan pengadilan
- Sasaran diduga tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga lingkar Istana, DPR, KPK, dan Kejaksaan
- Penyidik memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita 15 ponsel, tujuh flashdisk, dan log data penyadapan
Paparan itu disampaikan Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Raker yang dimulai pukul 08.30 WIB itu digelar untuk mendalami fakta hukum di balik dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang kini disidik Bareskrim Polri.
Baca juga: Kapolri Suyudi: Siapa Pun Pelaku Penyadapan Prabowo Akan Ditindak Tegas
Menurut Suyudi, penyidik menduga mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi di ruang rapat Komisi III DPR RI.
Suyudi menambahkan, peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Lima tahap modus penyadapan
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi di hadapan Komisi III DPR.
- Perintah penyadapan. Instruksi diduga berasal dari Listyo Sigit, diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi, lalu kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
- Provisioning. Tim Technical Supporting Unit diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem Lawful Interception Management System tanpa verifikasi maupun penyaringan keterkaitannya dengan perkara hukum yang sah.
- Pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PenLink X, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan hasil penyadapan, lalu menuangkannya ke dalam lembar transkripsi.
- Pelaporan kepada pengguna akhir. Hasil transkripsi dan rekaman dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Kepala Bagian Monitoring, lalu ke Slamet Uliandi, hingga bermuara pada Listyo Sigit.
- Penghapusan data. Pada Oktober 2026, seluruh data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X diduga dihapus oleh tim Technical Supporting Unit atas perintah langsung dari Ahrie Sonta untuk menghilangkan jejak digital.
Perkara ini diduga berjalan sejak 2025 hingga 2026 dan bertempat di Jakarta Selatan.
Penghapusan data itu berkaitan dengan perintah lain pada Oktober 2026, yakni pembubaran grup WhatsApp yang selama ini dipakai menyampaikan instruksi penyadapan.
Perintah pembubaran dan penghapusan tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, yang kemudian membawa kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Kasus itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Peran empat tersangka dan jalur atensi
Suyudi juga merinci dugaan peran masing-masing tersangka dalam perkara ini.
Irjen Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 sekaligus Dewan Penasihat Monitoring Center Polri, diduga memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis kepada Listyo Sigit.
Irjen Eko Hadi Santoso, yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi yang bersumber dari Listyo Sigit, lalu memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa dokumen permohonan penyidik.
Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa izin penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit, memerintahkan pihak berinisial TK untuk melakukan pemantauan lapangan, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, baik rekaman suara maupun catatan aktivitas, dan pembubaran grup WhatsApp.
Suyudi menjelaskan, penyadapan di lingkungan Polri berjalan melalui dua jalur.
Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009, yang mensyaratkan surat permohonan penyidik, laporan polisi, resume analis, serta chart.
Jalur atensi atau jalur internal diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Kedua jalur itu menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.
Penyidik menemukan empat penyimpangan dalam perkara ini, yakni perintah tanpa permohonan penyidik, pemasukan nomor target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik.
Suyudi mengungkapkan sasaran dugaan penyadapan itu tidak hanya Presiden Prabowo Subianto.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” ujar Suyudi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak jajaran Polri menerapkan persangkaan pasal makar dalam mengusut kasus tersebut.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” kata Habiburokhman dalam rapat kerja itu.
Penyidik telah menerbitkan laporan polisi baru yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mendesak Kapolri membatalkan seluruh Kenaikan Pangkat Luar Biasa anggota Polri periode 2025-2026 di era kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Untuk mengusut perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli.
Sebanyak 28 saksi itu terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari penyedia telekomunikasi Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Suyudi menegaskan seluruh dugaan peran para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
“Seluruh dugaan peran masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan asas praduga tak bersalah,” kata Suyudi.
Ia juga menegaskan Polri berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan akuntabel.
“Polri berkomitmen menangani perkara praduga tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” kata Suyudi.
Di luar raker, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi dalam perkara ini, bertambah dua dari enam permohonan sebelumnya.
Seluruh permohonan itu masih dalam tahap penelaahan.
Motif resmi perkara ini belum ditetapkan, dan proses penyidikan masih berjalan.
