Sulseltimes.com, Makassar, Jumat, 07/08/2026 — Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi untuk mempertahankan keaktifan peserta JKN sekaligus menjaga target Universal Health Coverage di Kota Makassar.
- Sekda Makassar minta OPD perkuat koordinasi pertahankan UHC
- cakupan kepesertaan JKN 99,60 persen atau 1.484.560 jiwa dari sekitar 1,49 juta penduduk
- Andi Zulkifly bersama BPJS Kesehatan dan OPD terkait
- Makassar, Jumat 07/08/2026
- target UHC Kota Makassar tetap terjaga
Permintaan itu disampaikan Andi Zulkifly saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar bersama BPJS Kesehatan di Ruang Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Jumat, 07/08/2026.
Forum dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar. Kita juga harus mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi setiap stakeholder agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Andi Zulkifly.
Mantan Camat Ujung Pandang itu menjelaskan forum ini merupakan agenda rutin untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN. Menurut Andi Zulkifly, JKN merupakan program prioritas nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Koordinasi Lintas OPD Diperkuat
Sekda Zulkifly mengungkapkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, rendahnya tingkat keaktifan peserta Bukan Penerima Upah, tingginya mobilitas penduduk perkotaan, perpindahan domisili, hingga validitas data kependudukan.
“Semua ini harus kita evaluasi bersama. Data kependudukan harus terus dimutakhirkan karena menjadi dasar dalam memastikan kepesertaan JKN tetap aktif. Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan OPD terkait menjadi sangat penting,” katanya.
Dalam forum itu, BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN. Sejumlah perangkat daerah juga menyampaikan kendala, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan, pengawasan kepatuhan badan usaha mendaftarkan pekerja, hingga optimalisasi aplikasi untuk memastikan status kepesertaan masyarakat.
Andi Zulkifly meminta seluruh OPD menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dinas Kesehatan diminta mempercepat penyelesaian kerja sama yang diperlukan dan memastikan dukungan penganggaran bersama Bappeda dan BPKAD.
Dinas Ketenagakerjaan diminta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan badan usaha. Dinas Sosial diminta mengkaji mekanisme pemutakhiran data peserta agar status keaktifan JKN masyarakat terus terjaga.
Capaian Kepesertaan JKN Makassar
Berdasarkan data semester II Tahun 2025, jumlah penduduk ber-KTP Kota Makassar tercatat sekitar 1,49 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.484.560 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN, sehingga cakupan kepesertaan mencapai 99,60 persen hingga Jumat, 07/08/2026.
Komposisi peserta terbesar berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disusul peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau peserta mandiri, peserta badan usaha, peserta yang dibiayai Pemerintah Kota Makassar melalui APBD, serta PNS, TNI, dan Polri.
“Anggaran saya kira sudah siap. Sekarang yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mempertahankan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN. Saya minta seluruh OPD menindaklanjuti hasil rapat ini dan memperkuat koordinasi agar target UHC Kota Makassar tetap terjaga,” tegas Andi Zulkifly.
