Sulseltimes.com, Surabaya, Rabu, 15/07/2026 — Pemerintah Kota Surabaya menyalurkan bantuan pendidikan berupa seragam, sepatu, dan biaya Rp350 ribu per bulan bagi 7.380 siswa SMA/SMK/MA dari keluarga miskin dan prasejahtera pada tahun ajaran 2026/2027 untuk mencegah putus sekolah.
- 7.380 siswa penerima
- Rp350 ribu per bulan bagi siswa swasta
- Pemerintah Kota Surabaya
- Tahun ajaran 2026/2027
- Mencegah putus sekolah dan kemiskinan antargenerasi
Bantuan Pendidikan untuk Siswa SMA/SMK Sederajat
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan bantuan pendidikan di Gelanggang Remaja Surabaya.
Bantuan diberikan kepada siswa dari keluarga desil satu hingga lima yang terdata dalam sistem kesejahteraan sosial.
Siswa sekolah swasta menerima bantuan biaya pendidikan Rp350 ribu per bulan.
Pemerintah kota juga memberikan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, dan kaus kaki.
Mekanisme penyaluran diubah dari transfer langsung ke siswa menjadi melalui sekolah.
Perubahan ini dilakukan agar dana benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan.
Pendataan penerima menggunakan verifikasi berbasis data kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan tidak bersifat populis.
Pencegahan Kemiskinan Antargenerasi
Kebijakan bantuan pendidikan di Surabaya tidak hanya bersifat jangka pendek.
Pemerintah kota menghubungkan program ini dengan bantuan biaya kuliah melalui program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
Dengan demikian, anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata lama sekolah meningkat, namun kesenjangan akses masih menjadi tantangan.
Bantuan pendidikan menjaga siswa tetap di ruang kelas saat ekonomi keluarga tertekan.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima bantuan.
Indikator yang lebih penting adalah menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah.
Pemerintah perlu melakukan pengawasan agar tidak ada pungutan tambahan yang membebani siswa.
Transparansi dan keterbukaan informasi juga diperlukan agar masyarakat memahami syarat dan mekanisme bantuan.
Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dapat memperkuat akses pendidikan.
Pendidikan merupakan investasi pembangunan manusia yang manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Setiap anak yang menyelesaikan pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk bekerja layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
