Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 14/10/2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di wilayah Jabodetabek, Selasa (13/10/2026).
- KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB, Jabodetabek, Selasa (13/10/2026)
- Sestama BNPB Rustian, PPK, dan pihak swasta termasuk yang diamankan
- Barang bukti: uang tunai Rp1,4 miliar serta emas batangan dan tabungan emas
- Ke-14 orang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK
- KPK menggelar ekspos pimpinan untuk menentukan status hukum
“Terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan di lingkungan BNPB, terkonfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
Dari penindakan di lapangan, tim penyidik menyita uang tunai dan logam mulia.
“Tim (KPK) juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar rupiah,” jelas Budi.
Selain uang tunai, logam mulia yang disita terdiri dari emas batangan hingga tabungan emas.
KPK masih menghitung total nilai keseluruhan aset logam mulia tersebut.
“Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim,” ujarnya.
Sestama BNPB Ikut Diamankan
Operasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini menjaring 14 orang dari berbagai latar belakang.
Salah satu yang diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.
“Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” terang Budi.
Budi enggan membeberkan detail kronologi maupun identitas pihak lain yang diamankan.
Pemeriksaan Intensif di Gedung Merah Putih
Ke-14 orang yang diamankan kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK menjadwalkan gelar perkara atau ekspos tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum para pihak.
“Karena malam ini dijadwalkan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini,” jelas Budi.
Rincian kronologi dan konstruksi perkara akan diumumkan resmi setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.
