Sulseltimes.com, Makassar, Senin, 21/09/2026 — Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menjalankan kunjungan kerja untuk membahas kondisi pembangunan desa serta memperkuat sinergi kebijakan antar pemerintahan pusat, daerah, dan desa.
pasang iklan di sulsel times
”Komite
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.
).push({});
Advertisement
Governor Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan bahwa desa bukan lagi sekadar objek pembangunan semata, melainkan subjek atau garda terdepan pembangunan dengan wewenang mengurus kepentingan masyarakat.
Strategi Pembangunan Desa
Pemprov Sulsel menyatakan bahwa penguatan pembangunan desa dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayah masing-masing daerah.
Konektivitas dioptimalkan melalui alokasi Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 bernilai Rp258,17 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 62,54 kilometer di 20 kabupaten/kota.
Tantangan dan Aspirasi
Selama kunjungan, peserta menginginkan penguatan tata kelola pemerintahan desa, penguatan BUM Desa, serta pengelolaan Dana Desa yang lebih partisipatif untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar.
Koperasi Desa Merah Putih dan koordinasi dengan BUM Desa dijadikan fokus utama, dengan aspirasi untuk pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan pengembangan peluang ekonomi lokal.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Friendy Parulian Sihotang, menegaskan bahwa Dana Desa diarah untuk mendukung pembangunan bersama dan pemberdayaan masyarakat secara kolaboratif.
Kunjungan kerja ini diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan desa di tingkat nasional.