Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 10/03/2026 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Adri Virly Rachman, S.ST., M.H., membekali Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang baru bergabung di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan penekanan pada integritas, kedisiplinan, dan semangat melayani.
Pembekalan ini menjadi langkah awal untuk memastikan pegawai baru memahami tugas, tanggung jawab, serta standar kerja yang harus dijalankan dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Dalam agenda tersebut, jajaran PPPK juga mengikuti penandatanganan adendum yang menjadi simbol penguatan komitmen kerja bersama untuk mendukung target kinerja Kantor Pertanahan Kota Makassar sepanjang 2026.
- Kepala Kantor Pertanahan Makassar memberi pembekalan kepada PPPK baru
- Integritas, disiplin, dan semangat melayani ditekankan sejak awal masa kerja
- PPPK diminta cepat beradaptasi di lingkungan BPN
- Penandatanganan adendum menjadi simbol komitmen baru pegawai
- Target kinerja pelayanan pertanahan 2026 diperkuat lewat sinergi internal
Arahan awal bagi PPPK baru
Kantor Pertanahan Kota Makassar memulai penguatan internal dengan memberikan pembekalan langsung kepada PPPK yang baru bergabung pada Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni penyambutan pegawai baru, melainkan bagian dari proses awal untuk menanamkan cara kerja birokrasi pertanahan yang menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan publik.
Dalam layanan pertanahan, pegawai tidak hanya berhadapan dengan dokumen administrasi.
Mereka juga berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang sering kali menyangkut kepastian hukum atas tanah, kepemilikan, serta proses pelayanan yang harus berlangsung cepat dan tepat.
Karena itu, pembekalan sejak awal dinilai penting agar PPPK baru tidak hanya memahami posisi mereka secara administratif, tetapi juga memahami dampak langsung pekerjaan mereka terhadap masyarakat.
Adri Virly Rachman menegaskan bahwa pegawai baru perlu segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja dan budaya pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
“PPPK yang baru bergabung diharapkan dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat,” kata Adri Virly Rachman, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Selasa, 10/03/2026.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa orientasi utama dari pembekalan ini bukan hanya pengenalan internal kantor.
Lebih dari itu, arah kebijakannya menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan yang harus dilayani secara profesional dan terpercaya.
Integritas dan disiplin jadi fondasi
Dalam arahannya, Adri menempatkan integritas sebagai nilai dasar yang tidak bisa ditawar bagi setiap pegawai yang masuk ke lingkungan kerja BPN.
Nilai ini penting karena pelayanan pertanahan menyangkut administrasi negara yang memerlukan akurasi, kepatuhan terhadap aturan, dan sikap profesional dalam setiap tahapan pekerjaan.
Selain integritas, kedisiplinan juga ditekankan sebagai kebiasaan kerja yang harus dibangun sejak hari pertama.
Disiplin tidak hanya berarti hadir tepat waktu, tetapi juga mencakup ketepatan dalam menyelesaikan tugas, kepatuhan terhadap prosedur, dan kemampuan menjaga kualitas layanan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
Semangat melayani juga menjadi pesan utama dalam pembekalan tersebut.
Bagi instansi pelayanan publik seperti Kantor Pertanahan, sikap melayani bukan sekadar slogan, melainkan cara berpikir yang tercermin dalam respons terhadap pemohon, kejelasan informasi, hingga kemampuan pegawai membantu proses layanan dengan ramah dan profesional.
Di lapangan, tantangan pelayanan pertanahan sering kali cukup kompleks.
Mulai dari kebutuhan informasi masyarakat, pengurusan administrasi, sampai koordinasi antarbagian, semuanya menuntut pegawai yang siap bekerja cermat dan tidak bekerja secara asal.
Karena itu, pembekalan seperti ini penting untuk membentuk pemahaman yang sama di antara pegawai baru.
Dengan fondasi nilai yang kuat sejak awal, instansi lebih mudah membangun budaya kerja yang konsisten dan menjaga kualitas pelayanan dalam jangka panjang.
Penandatanganan adendum perkuat komitmen
Agenda pembekalan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan adendum oleh seluruh pegawai.
Langkah ini menjadi simbol komitmen baru dalam menjalankan amanah kelembagaan sekaligus memperkuat keselarasan target kerja internal untuk tahun 2026.
Dalam birokrasi pemerintahan, penandatanganan dokumen semacam ini bukan hanya formalitas.
Dokumen itu menjadi penegasan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang terukur, baik dalam aspek kinerja, etika kerja, maupun kepatuhan terhadap tujuan organisasi.
Bagi Kantor Pertanahan Kota Makassar, penguatan komitmen melalui adendum juga penting untuk menjaga sinergi antarsumber daya manusia di dalam kantor.
Pegawai lama dan pegawai baru perlu bergerak dalam irama yang sama agar target pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sinergi internal menjadi unsur penting karena kualitas layanan publik tidak ditentukan oleh satu orang.
Pelayanan yang baik biasanya lahir dari koordinasi antarseksi, kejelasan pembagian tugas, dan konsistensi seluruh pegawai dalam menjalankan standar kerja yang sudah ditetapkan.
Dengan adanya pembekalan dan penandatanganan adendum dalam satu rangkaian kegiatan, pesan yang ingin dibangun terlihat cukup jelas.
Pegawai baru tidak hanya diajak mengenal lingkungan kerja, tetapi juga langsung didorong masuk ke dalam sistem kerja yang menekankan tanggung jawab bersama.
Implikasi untuk layanan pertanahan 2026
Kegiatan ini memberi gambaran bahwa Kantor Pertanahan Kota Makassar sedang menyiapkan penguatan organisasi dari sisi sumber daya manusia.
Fokusnya bukan hanya pada penambahan personel, tetapi pada kesiapan pegawai untuk memberikan layanan yang semakin profesional dan dapat dipercaya.
Hal itu penting karena masyarakat menilai instansi pelayanan publik dari pengalaman nyata yang mereka rasakan.
Jika pegawai mampu memberi informasi yang jelas, bekerja disiplin, dan memproses layanan secara tertib, tingkat kepercayaan publik biasanya ikut meningkat.
Sebaliknya, jika pegawai baru tidak dibekali sejak awal, proses adaptasi bisa berjalan lebih lambat.
Dampaknya dapat terasa pada ritme kerja internal, koordinasi pelayanan, hingga kualitas respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pembekalan yang dilakukan pimpinan kantor menjadi bagian penting dari strategi awal penguatan kinerja.
Langkah ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan tidak cukup hanya dengan aturan administratif, tetapi juga harus ditopang oleh karakter, etos kerja, dan kesamaan komitmen seluruh pegawai.
Pembekalan PPPK baru di Kantor Pertanahan Kota Makassar menegaskan bahwa penguatan layanan publik dimulai dari penguatan kualitas aparatur.
Melalui penekanan pada integritas, disiplin, semangat melayani, dan komitmen kerja bersama, kantor pertanahan berupaya membentuk pegawai yang siap bekerja profesional sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
