Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 10/06/2026 — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan dampak pelemahan rupiah yang tembus level Rp18.000 per dolar AS terhadap risiko kenaikan harga barang.
- Dewan Ekonomi Nasional
- Pelemahan rupiah Rp18.000/US$
- Risiko kenaikan harga
- Kelompok menengah bawah
- Efisiensi anggaran MBG
Laporan DEN ke Presiden Prabowo
DEN menyampaikan laporan ekonomi makro kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan itu dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, serta anggota DEN Chatib Basri, Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat.
Chatib Basri mengingatkan bahwa pelemahan rupiah menjadi isu penting yang perlu diantisipasi. Risiko kenaikan harga diprediksi akan membebani kelompok menengah bawah.
“Salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan Rupiah. Karena ini tentu akan berdampak pada kelompok menengah bawah,” kata Chatib, Rabu, 10/06/2026.
Langkah Efisiensi dan Penguatan Devisa
Chatib menekankan pentingnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah efisiensi anggaran, termasuk dalam pelaksanaan program MBG.
“Termasuk di antaranya di dalam kaitan dengan MBG,” kata Chatib.
Mochammad Firman Hidayat melaporkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Menurutnya, kondisi saat ini jauh dari krisis 1998. Indikator makro seperti inflasi stabil, neraca korporasi sehat, dan capital adequacy ratio perbankan di atas 25 persen menunjukkan sistem perbankan cukup kuat.
“Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 ya,” tutur Firman.
Meskipun demikian, ia mengingatkan perlunya waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global, terutama dampak perang yang diperkirakan lebih lama dari perkiraan. Dampak perang ini mempengaruhi harga energi global dan pelemahan rupiah bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
“Dan kalau teman-teman lihat kan Indeks Harga Konsumsi (Inflasi) 3%, tapi Indeks Harga Perdagangan Besar itu di 5%, IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya,” katanya.
Firman menyarankan penguatan devisa negara melalui peningkatan remitansi tenaga kerja di luar negeri dan jumlah wisatawan. Ia membandingkan jumlah wisatawan Indonesia yang baru 15 juta, jauh di bawah Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, dan Malaysia 40 juta. Salah satu kebijakan yang disarankan adalah pemberian bebas visa kunjungan ke negara-negara dengan pendapatan tinggi.
“Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan,” kata Firman.
