Sulseltimes.com, Makassar, Sabtu, 25/07/2026 — DPRD Makassar meminta PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) tidak lagi bergantung pada pasokan air dari PDAM Makassar untuk memenuhi kebutuhan klaster-klaster perumahan baru di Tanjung Bunga.
- DPRD minta GMTD tidak andalkan PDAM
- Klaster baru tambah beban air baku
- Ray Suryadi Arsyad dan Fasrudin Rusli
- Kawasan Tanjung Bunga dan Makassar utara
- Pasokan air bersih masyarakat terancam berkurang
Hasil Inspeksi Lapangan
Permintaan itu disampaikan setelah inspeksi lapangan lintas Komisi A dan C DPRD Makassar.
Inspeksi ini merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait evaluasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai penambahan klaster yang terus terhubung ke jaringan PDAM berpotensi mengurangi ketersediaan air baku bagi masyarakat di wilayah lain.
“Kami memberikan masukan kepada GMTD, sebaiknya mengelola airnya sendiri supaya tidak membebani atau menguras persentase air baku Kota Makassar. Kalau setiap klaster baru terus memakai PDAM, tentu akan mengurangi pasokan untuk masyarakat,” kata Ray, Jumat, 24/07/2026.
Ray menyebut kondisi tersebut diduga mulai dirasakan warga di sejumlah kawasan, khususnya Makassar bagian utara.
Wilayah yang sebelumnya tidak mengalami persoalan distribusi air bersih kini mulai bermasalah.
“Harapan kami, kawasan seperti ini bisa mengelola airnya sendiri,” ujarnya.
Desakan agar GMTD Mandiri
Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasrudin Rusli, mengatakan hasil sidak menunjukkan pengelolaan air bersih di kawasan GMTD masih menjadi perhatian.
DPRD meminta pengembang segera menyiapkan fasilitas air bersih secara mandiri.
“Saya minta GMTD membangun sendiri fasilitas air bersihnya, sehingga tidak mengganggu penyaluran air bersih di Kota Makassar, terutama di wilayah utara,” tegas Fasrudin, Jumat, 24/07/2026.
DPRD menegaskan persoalan penyediaan air bersih akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat dengar pendapat lanjutan bersama GMTD dan organisasi perangkat daerah terkait.
Legislator berharap solusi yang diambil mampu menjaga pelayanan PDAM bagi warga tanpa menghambat pengembangan kawasan perumahan baru.
“Tentu kita akan melakukan pertemuan berikutnya untuk membahas hasil sidak yang telah kita lakukan hari ini,” kata Fasrudin.
