Sulseltimes.com, Jakarta, Senin, 09/11/2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada tindak pidana makar, dan pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani perkara tersebut.
- Yusril: pemerintah tak bentuk satgas kasus penyadapan, penanganan diserahkan sepenuhnya ke Bareskrim
- Yusril: penyadapan terhadap Presiden mengarah ke tindak pidana makar Pasal 191, 192, dan 193 KUHP
- Habiburokhman desak penyidikan telusuri perencana dan penerima manfaat penyadapan
- Amnesty International: Jokowi perlu diperiksa untuk menelusuri pengguna akhir hasil sadapan
- Prabowo sempat membahas penyadapan dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Minggu 8 November
Pemerintah menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada Bareskrim Polri.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 09/11/2026.
Yusril menyampaikan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak pandang bulu.
Yusril menjelaskan perkara ini awalnya ditangani dengan pasal penyadapan dan intersepsi elektronik.
Namun, pendalaman penyidikan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana makar sesuai Pasal 191, 192, dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi hukum yang berbeda karena berkaitan dengan kedudukan, keselamatan, dan martabat kepala negara.
“Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares,” kata Yusril.
Ia menyebut penyidik perlu menelusuri kaitan penyadapan dengan upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya,” ujar Yusril.
Yusril menegaskan dugaan makar masih didalami dan belum bisa dipastikan unsur pidananya secara menyeluruh karena penyidikan masih berjalan.
Ia juga memastikan Bareskrim terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi.
“Saat ini pendalaman terus dilakukan Bareskrim, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa. Kami percaya Bareskrim menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada tim penyidik baru dari pemerintah,” ujar Yusril.
Sementara itu, Presiden Prabowo sempat membahas kasus penyadapan dalam pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 08/11/2026.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan penyadapan menjadi salah satu topik pertemuan tersebut.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 09/11/2026.
Dasco mengaku tidak menghadiri pertemuan itu sehingga tidak mengetahui rincian pembahasannya.
Pertemuan tersebut dihadiri sepuluh mantan Kapolri, termasuk Tito Karnavian, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo tidak hadir dalam pertemuan itu. Listyo kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Habiburokhman Desak Telusuri Penerima Manfaat
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak penyidikan menelusuri pihak yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari dugaan penyadapan tersebut.
Desakan itu disampaikan Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 09/11/2026.
Ia menilai penyadapan terhadap Presiden mengancam keselamatan negara dan tujuannya tidak sederhana.
Habiburokhman menduga ada sosok besar dalam konteks politik yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan tersebut.
Namun, ia menolak menyebut nama dan menyatakan tidak bisa menuduh seseorang.
Ia meminta pengusutan tidak berhenti pada oknum di internal Mabes Polri, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok atau tokoh politik.
Habiburokhman juga mengusulkan penggunaan ketentuan pidana mengenai makar dan keamanan negara, bukan hanya aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas penanganan perkara ini.
Amnesty Desak Jokowi Diperiksa
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Polri menelusuri pihak yang diduga menjadi pengguna akhir hasil penyadapan.
Usman menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dimintai keterangan untuk mengungkap siapa saja yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
“Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa,” ujar Usman kepada wartawan, Senin, 09/11/2026.
Usman beralasan Jokowi pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya menggunakan informasi intelijen dari sejumlah institusi negara untuk memantau pergerakan tokoh politik menjelang pemilu.
Menurut Usman, pernyataan tersebut perlu didalami dalam penyelidikan dugaan akses ilegal terhadap sistem informasi.
Hingga kini, Jokowi belum ditetapkan sebagai tersangka maupun saksi dalam perkara ini. Bareskrim juga belum mengumumkan pemeriksaan terhadap Jokowi.
Usman juga menyoroti catatan Amnesty International bahwa Indonesia membeli tiga alat sadap, yakni Predator, Pegasus, dan FinFisher, pada 2017–2023.
Catatan itu disampaikan Usman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu, 08/11/2026.
Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, serta menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.
Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu masih ditelaah LPSK.
Penyidikan masih berlangsung di bawah tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Baca juga:
- Polri Ajukan 6 Saksi Penyadapan Prabowo ke LPSK, Komisi III DPR Panggil Kapolri 12 November
- Bareskrim Dalami Dugaan Makar Penyadapan Prabowo, Bantah Tito dan Idham Azis Ditangkap
