Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 12 November 2026 — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima atau melihat surat resmi pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- MPR belum menerima surat pengunduran diri Gibran
- Ahmad Muzani belum melihat dokumen resmi
- MPR belum dapat mengambil keputusan
- Kabar pengunduran diri belum terkonfirmasi secara kelembagaan
- Proses baru dapat berjalan setelah pemberitahuan resmi
Pernyataan itu disampaikan Muzani setelah menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani ketika ditanya mengenai kabar surat pengunduran diri Gibran.
Keterangan tersebut menegaskan bahwa kabar pengunduran diri belum terkonfirmasi melalui dokumen resmi di MPR.
MPR menunggu pemberitahuan resmi
Muzani mengatakan MPR belum dapat mengambil keputusan apa pun karena tidak ada surat resmi yang diterima atau dilihatnya.
Proses kelembagaan mengenai jabatan wakil presiden memerlukan pemberitahuan dan dokumen resmi sesuai ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan belum mengetahui adanya surat pengunduran diri tersebut.
Dasco mengatakan informasi yang diketahuinya baru berasal dari pemberitaan dan belum pernah dibicarakan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, kabar mengenai pengunduran diri Gibran belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi lembaga negara.
DPR memproses usulan HMP
Pada saat bersamaan, DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.
Ketua MPR membedakan proses HMP di DPR dengan kabar surat pengunduran diri yang belum diterima secara resmi.
Usulan HMP dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026 sebagai pengumuman penggunaan hak anggota.
Pengumuman tersebut belum merupakan persetujuan akhir karena usulan masih harus melewati mekanisme DPR.
MPR baru dapat menindaklanjuti persoalan jabatan wakil presiden apabila terdapat dasar dan pemberitahuan resmi sesuai kewenangannya.
