Sulseltimes.com, Makassar, Kamis, 14/05/2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti sejumlah catatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2025. DPRD meminta pemerintah kota mengevaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Makassar secara menyeluruh.
“Kami menemukan beberapa indikator capaian yang belum optimal, terutama dalam sektor pelayanan publik dan pendapatan asli daerah,” kata Ketua DPRD Kota Makassar, Rudy, Kamis, 14/05/2026.
- DPRD minta evaluasi OPD dan BUMN
- LKPJ Wali Kota 2025 berisi catatan kinerja
- Ketua DPRD Rudy ungkap indikator belum optimal
- Evaluasi fokus pada pelayanan publik dan PAD
- DPRD beri waktu perbaikan hingga semester I 2026
Catatan DPRD Terhadap LKPJ Wali Kota Makassar
Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, DPRD Kota Makassar secara resmi menerima LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2025. Namun, penerimaan itu disertai rekomendasi perbaikan. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Andi Muhammad Natsir, menyebutkan beberapa OPD tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra.
“Contohnya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Serapan anggaran tinggi tapi output di lapangan belum maksimal. Ini harus dievaluasi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kinerja BUMN Makassar. Beberapa perusahaan daerah seperti PD Pasar dan PDAM dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data dari Badan Pendapatan Daerah menunjukkan realisasi PAD 2025 baru mencapai 78,5% dari target Rp 2,1 triliun.
Evaluasi dan Target Perbaikan
DPRD memberikan waktu hingga semester I 2026 bagi Wali Kota Makassar untuk menindaklanjuti catatan tersebut. Tim khusus akan dibentuk untuk memonitor progres evaluasi OPD dan BUMN. Jika tidak ada perbaikan signifikan, DPRD tidak menutup kemungkinan memanggil pimpinan OPD terkait.
“Kami berharap LKPJ ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di Makassar. Jangan sampai catatan yang sama terulang tahun depan,” tegas Rudy.
Kesimpulannya, DPRD Kota Makassar menyetujui LKPJ tetapi meminta evaluasi menyeluruh. Fokus utama adalah peningkatan capaian OPD dan kontribusi BUMN terhadap PAD. Pemerintah kota diharapkan menyusun rencana aksi konkret dalam waktu dekat.
