Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 12/05/2026 — Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mewujudkan kota yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen ini ditandai dengan rencana penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar aksesibilitas fasilitas publik.
Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa setiap pembangunan di Makassar harus mengedepankan prinsip inklusivitas.
“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua,” katanya saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta dan Komisi Nasional Disabilitas, Selasa, 12/05/2026.
- Pemkot Makassar siapkan Perwali aksesibilitas untuk kota inklusif
- Melibatkan penyandang disabilitas dalam tim ahli kota
- Wali Kota Munafri Arifuddin dan Direktur Eksekutif Kota Kita Ahmad Rifai
- Audiensi di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 12/05/2026
- 'Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua' – Munafri
Komitmen Wali Kota Wujudkan Kota Inklusif
Audiensi tersebut digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa, 12/05/2026, sebagai langkah awal menyatukan perspektif antara pemerintah, lembaga, dan komunitas disabilitas.
Turut hadir Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Dalam pertemuan itu, Munafri yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya desain kota yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegas Munafri, Selasa, 12/05/2026.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk menjadikan aspek aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan.
Menurutnya, awal masa pemerintahan adalah momen strategis untuk membenahi infrastruktur yang sudah ada maupun yang baru.
Perwali Aksesibilitas dan Keterlibatan Disabilitas
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi pedoman teknis pembangunan berbasis inklusivitas.
Perwali ini dinilai penting sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas yang sudah ada.
“Perwali akan lebih menukik pada aspek teknis, terutama akses di ruang publik,” jelas Ahmad Rifai, Direktur Eksekutif Kota Kita, Selasa, 12/05/2026.
Pemkot juga mulai melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam tim ahli pemerintah kota.
Salah satunya dengan menghadirkan Nadila, seorang figur disabilitas, untuk memberikan sudut pandang langsung dalam perumusan kebijakan.
“Sudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu kita butuh perspektif dari dalam,” ujar Munafri.
Ia mendorong pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan agar gagasan kota inklusif tidak berhenti pada konsep.
Selain infrastruktur fisik, perhatian juga diberikan pada kelengkapan fasilitas pendukung seperti rambu penanda bagi penyandang disabilitas dan akses lift di dalam gedung.
Ahmad Rifai menambahkan bahwa infrastruktur Makassar seperti trotoar dan taman sebenarnya sudah tersedia, tetapi kualitas standar aksesibilitasnya perlu ditingkatkan.
“Ini yang perlu dirapikan agar benar-benar inklusif untuk semua,” ungkapnya.
Komitmen bersama antara pemerintah, komunitas, dan organisasi seperti Komisi Nasional Disabilitas diharapkan menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.
Perwali yang tengah disusun ditargetkan menjadi panduan detail yang wajib dipatuhi seluruh pihak, sehingga kota yang ramah bagi semua kalangan dapat terwujud secara bertahap.
