Sulseltimes.com, Makassar, Jumat, 13/11/2026 — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membahas proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027 bersama serikat pekerja/buruh, Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan perangkat daerah.
- Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membahas UMP Sulsel 2027 bersama serikat pekerja/buruh, Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, dan perangkat daerah
- Pertemuan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel
- Gubernur menekankan komunikasi pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk membangun kesepahaman
- Penetapan UMP 2027 harus mengikuti peraturan dan pedoman teknis pemerintah pusat
- Data statistik resmi menjadi landasan penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum
Pertemuan digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Forum itu menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan membahas persoalan ketenagakerjaan, khususnya penetapan UMP Sulawesi Selatan 2027.
Menurut keterangan resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Andi Sudirman mengatakan komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” kata Andi Sudirman dalam keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat, 13/11/2026.
Dialog Tripartit untuk UMP 2027
Gubernur menyebut pemerintah provinsi ingin lebih konkret memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh pada tahun kedua kepemimpinannya.
Ia menilai pekerja dan buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi pekerja dan serikat buruh.
Aspirasi Berbasis Data dan Aturan
Dalam proses penetapan UMP 2027, Andi Sudirman menegaskan seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat.
Data statistik resmi menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak semua unsur yang hadir menjaga dialog terbuka dan saling menghormati.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur.
Pengusaha diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” kata Gubernur Andi Sudirman dalam keterangan resmi, Jumat, 13/11/2026.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap pertemuan ini membangun hubungan industrial yang harmonis.
Kebijakan pengupahan diharapkan memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
