Sulseltimes.com, Aceh, Minggu, 08/03/2026 — Sertipikat Elektronik dinilai menjadi solusi yang semakin relevan bagi warga di wilayah rawan bencana setelah dua warga Aceh merasakan langsung manfaat penggantian sertipikat tanah yang hilang dan rusak akibat banjir.
Pengalaman itu datang dari Helmi Ismail di Aceh Tamiang dan Nazarudin di Kota Langsa yang sama-sama terdampak banjir, lalu mengurus penggantian dokumen pertanahan mereka melalui layanan Kantor Pertanahan setempat.
Di tengah situasi pascabanjir yang serba terbatas, proses penerbitan sertipikat pengganti yang dilakukan dalam format elektronik dinilai memberi rasa aman lebih besar karena dokumen dapat disimpan dan diakses secara digital.
- Sertipikat tanah warga hilang dan rusak akibat banjir di Aceh
- Helmi Ismail mengaku sertipikat pengganti terbit kurang dari sepekan
- Sertipikat Elektronik dinilai lebih aman di daerah rawan bencana
- Nazarudin menyebut dokumen digital lebih praktis dan mudah diakses
- BPN mengimbau warga segera mengalihmediakan sertipikat fisik ke elektronik
Banjir menghapus dokumen penting warga
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada November 2025 tidak hanya merusak rumah, akses, dan fasilitas warga.
Bencana itu juga menyebabkan hilangnya dokumen penting yang selama ini disimpan secara fisik di rumah masing-masing.
Salah satu yang mengalami langsung dampak tersebut adalah Helmi Ismail.
Ia merupakan nazir tanah wakaf Yayasan Pendidikan di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
Saat banjir menerjang wilayahnya, sertipikat tanah milik yayasan yang dikelolanya ikut hanyut.
Kehilangan dokumen pertanahan dalam situasi bencana tentu bukan persoalan kecil.
Bagi masyarakat, sertipikat tanah bukan sekadar lembar administrasi, melainkan bukti legal yang menyangkut kepastian hak atas aset.
Karena itu, langkah cepat setelah bencana menjadi sangat penting agar status dokumen tetap terlindungi dan tidak menimbulkan persoalan lanjutan di kemudian hari.
Setelah kondisi mulai membaik dan air berangsur surut, Helmi segera mengajukan permohonan penggantian sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang.
Yang menarik, pelayanan saat itu tidak berlangsung dalam kondisi normal karena kantor pertanahan setempat juga ikut terdampak banjir.
Pelayanan tetap berjalan melalui posko sementara agar kebutuhan masyarakat tetap bisa ditangani.
Situasi itu menunjukkan bagaimana layanan pertanahan di daerah bencana dituntut tetap adaptif.
Di tengah keterbatasan sarana, kebutuhan warga terhadap dokumen legal tidak bisa menunggu terlalu lama.
Layanan cepat di tengah kondisi darurat
Helmi mengaku terkejut karena proses penggantian sertipikat berjalan jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya.
Dalam waktu kurang dari sepekan, sertipikat pengganti sudah berhasil diterbitkan.
“Alhamdulillah sangat responsif. Kurang dari seminggu sertipikat baru sudah terbit. Kami sangat bersyukur atas respons cepat dari Kantah di Aceh Tamiang,” ujar Helmi Ismail, Minggu, 08/03/2026.
Pengalaman itu menjadi contoh bahwa pelayanan publik tetap bisa berjalan efektif meski berada dalam tekanan situasi kebencanaan.
Kecepatan respons dalam kondisi seperti ini penting karena banyak warga baru menyadari nilai sebuah dokumen ketika dokumen itu hilang atau rusak akibat bencana.
Dari sisi pelayanan, penerbitan ulang sertipikat dalam waktu singkat juga memperlihatkan pentingnya sistem kerja yang siap menghadapi gangguan di lapangan.
Ketika kantor fisik terdampak banjir, pelayanan yang tetap bergerak melalui posko sementara dapat menjadi penentu apakah warga merasa terbantu atau justru semakin terbebani.
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, proses yang jelas dan cepat memiliki arti besar.
Selain memulihkan legalitas dokumen, proses itu juga memberi ketenangan karena kepastian hak atas tanah tetap terjaga.
Sertipikat Elektronik makin relevan di daerah rawan banjir
Helmi menilai pengalaman kehilangan sertipikat fisik akibat banjir menjadi pelajaran penting tentang perlindungan dokumen pertanahan.
Menurut dia, penyimpanan dalam bentuk analog semakin rentan di wilayah yang berulang kali berhadapan dengan cuaca ekstrem dan banjir.
Sertipikat pengganti yang diterimanya kini sudah berbentuk Sertipikat Elektronik.
Bentuk digital itu dinilai lebih praktis karena tidak sepenuhnya bergantung pada penyimpanan fisik di rumah.
“Digitalisasi ini sangat kami sambut baik. Praktis, mudah, dan dokumentasinya lebih aman. Kalau terjadi kehilangan, salinannya bisa disimpan secara digital, misalnya di Google Drive. Bisa dicek lewat aplikasi juga,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap dokumen pertanahan.
Jika sebelumnya banyak orang merasa aman selama sertipikat kertas tersimpan di lemari atau map khusus, pengalaman bencana menunjukkan bahwa pola itu tidak selalu cukup.
Dalam wilayah yang berisiko banjir, perlindungan aset kini tidak lagi hanya berbicara tentang menjaga bangunan atau barang berharga.
Dokumen legal juga perlu dipikirkan dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Alih media dari sertipikat analog ke elektronik pada akhirnya bukan hanya soal modernisasi layanan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari mitigasi risiko agar hak atas tanah masyarakat tidak mudah terganggu ketika bencana datang tanpa peringatan.
Nazarudin rasakan manfaat serupa di Kota Langsa
Pengalaman yang hampir sama juga dialami Nazarudin, warga Kota Langsa.
Rumahnya sempat terendam banjir dengan ketinggian air sekitar satu meter.
Sejumlah dokumen penting miliknya ikut rusak, termasuk sertipikat tanah.
Dalam kondisi seperti itu, kekhawatiran utama biasanya muncul pada aspek legalitas.
Banyak warga takut dokumen yang rusak akan menyulitkan pengurusan di kemudian hari atau bahkan menimbulkan keraguan atas status tanah yang dimiliki.
Namun kekhawatiran itu bisa ditekan setelah proses pengajuan sertipikat pengganti dilakukan dalam format elektronik.
Dokumen pertanahan miliknya kembali dapat diverifikasi dengan lebih cepat dan aman.
“Kalau kita lihat bentuknya, ini lebih praktis. Informasinya lebih mudah diakses, dan saat terjadi bencana seperti banjir, kami tidak perlu khawatir lagi,” kata Nazarudin, Minggu, 08/03/2026.
Testimoni dari dua warga berbeda di dua wilayah terdampak ini memperlihatkan pola yang sama.
Masyarakat cenderung merasakan manfaat nyata ketika dokumen pertanahan sudah tidak lagi hanya bergantung pada bentuk fisik.
Kemudahan akses dan keamanan penyimpanan menjadi dua alasan utama mengapa Sertipikat Elektronik mulai dianggap penting, terutama di daerah yang berulang kali mengalami bencana hidrometeorologi.
Imbauan BPN untuk alih media sertipikat
Di wilayah Aceh yang cukup sering dilanda banjir, perubahan dari sertipikat analog ke Sertipikat Elektronik dinilai sebagai langkah preventif yang masuk akal.
Pendekatan ini bukan hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga menjadi upaya perlindungan aset masyarakat dari risiko kehilangan dokumen akibat bencana.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya, mengimbau masyarakat agar tidak menunda alih media sertipikat yang masih berbentuk fisik.
Menurut dia, semakin cepat dokumen diubah ke format elektronik, semakin besar pula tingkat keamanan dan kemudahan akses yang didapat pemilik tanah.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat Kota Langsa untuk segera melapor, baik ke Kantah maupun ke kepala gampong desa, untuk mengalihmediakan seluruh sertipikat tanah menjadi Sertipikat Elektronik. Ini agar dokumen lebih aman, lebih mudah diakses, dan lebih terjaga,” ujar Dedi Rahmat Sukarya, Minggu, 08/03/2026.
Imbauan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor pertanahan tidak hanya berbasis kebijakan administratif.
Di lapangan, ada kebutuhan nyata untuk memastikan dokumen penting masyarakat tetap terlindungi meski terjadi banjir, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya.
Bagi warga, manfaat paling terasa dari sistem ini adalah rasa tenang.
Dokumen yang tersimpan secara elektronik memberi cadangan keamanan yang sulit didapat jika seluruh berkas hanya tersimpan dalam bentuk kertas.
Kisah Helmi Ismail dan Nazarudin menjadi pengingat bahwa ancaman bencana tidak hanya merusak bangunan dan lingkungan, tetapi juga bisa menghilangkan dokumen legal yang sangat penting.
Dalam kondisi seperti itu, Sertipikat Elektronik tampil bukan sekadar inovasi layanan, melainkan solusi yang lebih aman, praktis, dan relevan bagi masyarakat di daerah rawan bencana.
Transformasi digital yang dijalankan Kementerian ATR/BPN pada akhirnya membuka cara baru dalam menjaga hak atas tanah agar tetap terlindungi, mudah diakses, dan tidak mudah hilang saat bencana datang tiba-tiba.
