Sulseltimes.com, Makassar, Minggu, 09/08/2026 — Pemprov Sulsel menggelar Webinar APBD On Time untuk memperkuat pemahaman ASN soal tata kelola keuangan daerah.
- Pemprov Sulsel gelar Webinar APBD On Time
- ASN Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota ikut
- Narasumber dari Kemendagri, Kejati, dan Polda Sulsel
- Fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi
- Mendukung penyusunan APBD tepat waktu dan berintegritas
Kegiatan diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan secara daring pada Jumat lalu. Webinar diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta perangkat daerah dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel.
Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Reza Faisal Saleh menyatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi dan memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Webinar ini menjadi sarana untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, serta memperbarui pemahaman mengenai berbagai regulasi dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing,” kata Reza Faisal Saleh, Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu, 09/08/2026.
Prinsip Pengelolaan APBD
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rikie menekankan bahwa penyusunan APBD tidak hanya berorientasi ketepatan waktu. Proses harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. “Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sehingga setiap anggaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Rikie, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Minggu, 09/08/2026.
Perspektif Hukum dan Pencegahan
Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Ronald Ferdinand Worotikan menjelaskan pemahaman ketentuan hukum vital untuk mencegah penyimpangan. “Tidak setiap kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Namun, setiap pengelola keuangan harus memahami batas-batas kewenangan serta potensi risiko hukum dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Ronald Ferdinand Worotikan, Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel, Minggu, 09/08/2026.
Kanit 4 Dittipikor Reskrimsus Polda Sulsel Komisaris Polisi Amri menambah pentingnya penguatan sistem pengawasan internal. Sinergi antara pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum dibutuhkan sebagai langkah preventif meminimalkan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan APBD.
Melalui webinar ini Pemprov Sulsel mendorong terbangun pemahaman yang lebih baik di kalangan pengelola keuangan daerah. Penguatan kapasitas diharapkan mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tepat waktu, sesuai ketentuan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
