Sulseltimes.com, Makassar, Minggu, 01/03/2026 — Anggota Komisi A DPRD Makassar Tri Sulkarnain menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemekaran Kecamatan Biringkanaya. Langkah ini diperlukan karena wilayah luas dan penduduk melebihi 200 ribu jiwa membuat pelayanan publik kurang optimal.
Pemkot Makassar sedang kaji rencana itu dengan melibatkan BRIDA.
Prioritas utama jatuh pada Biringkanaya akibat lonjakan penduduk.
- Tri Sulkarnain dukung pemekaran Biringkanaya
- Penduduk Biringkanaya capai 200 ribu jiwa lebih
- Pelayanan publik butuh rentang kendali pendek
- Kajian melibatkan BRIDA Makassar
- Tamalate juga potensial dimekarkan
Dukungan Legislator atas Wacana Pemekaran
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Tri Sulkarnain menilai pemekaran Kecamatan Biringkanaya jadi langkah tepat. Wilayah luas dan penduduk padat bikin beban pelayanan tinggi.
Ia tekankan kajian matang harus dilakukan dulu.
“Itu merupakan langkah baik. Tapi tentu harus melalui kajian matang, terutama pada kecamatan dengan beban pelayanan yang sudah sangat tinggi,” kata Tri Sulkarnain, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Minggu (01/03/2026).
Rentang kendali pemerintahan saat ini dinilai tidak ideal di Biringkanaya.
Luas wilayah besar plus kepadatan penduduk bikin administrasi lambat. Pembangunan dan layanan dasar warga jadi terhambat.
Pemekaran bisa perpendek jarak akses masyarakat ke pemerintah.
“Kalau wilayahnya luas dan penduduknya padat, pemerintah harus menyesuaikan skema pelayanan. Pemekaran bisa memperpendek rentang kendali dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan,” ujar Tri Sulkarnain, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Minggu (01/03/2026).
Tri sebut Biringkanaya dan Tamalate layak prioritas.
Data BPS tunjukkan penduduk Biringkanaya sekitar 216 ribu jiwa.
Ini jauh di atas rata-rata kecamatan lain di Makassar.
Kajian Pemkot dan Indikator Utama
Pemkot Makassar mulai kaji pemekaran sejak akhir Februari lalu. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar Rahmat sebut Biringkanaya paling potensial.
“Menurut Pak Wali, Biringkanaya yang paling potensial karena jumlah penduduknya sudah di atas 200 ribu,” kata Rahmat, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar, Sabtu (28/02/2026).
Tahap awal libatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA.
Survei kelayakan jadi kunci sebelum lanjut.
“Kita butuh penelitian dan survei layak atau tidaknya. Tidak bisa terburu-buru,” tambah Rahmat, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar, Sabtu (28/02/2026).
Tiga indikator dipakai yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jangkauan pelayanan.
Pemekaran bukan hanya bagi wilayah tapi tingkatkan efisiensi.
Warga Biringkanaya harap proses cepat agar layanan lebih dekat.
Wacana ini jadi harapan baru bagi warga Makassar timur. Pelayanan publik lebih cepat bisa wujud jika kajian lancar.
Sinergi DPRD dan Pemkot kunci keberhasilan pemekaran.
