Sulseltimes.com, Jakarta, Minggu, 16/08/2026 — Pemerintah menganggarkan pembayaran bunga utang sebesar Rp650,3 triliun dalam RAPBN 2027, naik 11,69 persen dari outlook 2026 dan menjadi tertinggi dalam lima tahun terakhir.
- Anggaran bunga utang 2027 capai Rp650,3 triliun
- Naik 11,69% dari outlook 2026 Rp582,2 triliun
- Tertinggi dalam 5 tahun
- Terdiri Rp589,68 triliun dalam negeri dan Rp60,63 triliun luar negeri
- Diarahkan untuk menjaga kredibilitas dan efisiensi portofolio
Rencana pembiayaan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilai tersebut meningkat dari outlook 2026 yang sebesar Rp582,2 triliun.
Komposisi pembayaran bunga utang (PBU) 2027 terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp589,68 triliun dan utang luar negeri sebesar Rp60,63 triliun. Porsi utang dalam negeri mendominasi struktur pembayaran bunga.
Besaran PBU 2027 ini mencatatkan angka tertinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada 2022 nilai PBU berada di Rp386,3 triliun, naik menjadi Rp439,9 triliun pada 2023, lalu Rp514,4 triliun pada 2025, dan Rp582,2 triliun pada 2026.
“Pembayaran bunga utang (PBU) merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang,” tertulis dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2027, dikutip Minggu, 16/08/2026.
Faktor Penentu dan Kebijakan Pengelolaan
Besaran PBU bersifat dinamis dipengaruhi sejumlah faktor risiko. Faktor tersebut meliputi pergerakan nilai tukar rupiah, perubahan tingkat suku bunga, sentimen pasar terhadap Surat Berharga Negara (SBN), volume kebutuhan pembiayaan anggaran, serta kondisi perekonomian global dan domestik.
Pemerintah menetapkan tiga arah kebijakan pengelolaan PBU pada 2027:
- Memenuhi pembayaran bunga tepat waktu dan tepat jumlah guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas.
- Mendorong efisiensi beban bunga melalui pengelolaan portofolio dan strategi pengadaan utang baru yang terukur, termasuk penerbitan fleksibel sesuai kondisi pasar.
- Memantapkan mitigasi fluktuasi pembayaran bunga akibat perubahan nilai tukar dengan memperkuat pembiayaan utang dalam negeri via pendalaman pasar keuangan domestik.
Kebijakan tersebut bertujuan memperluas basis investor domestik dan memperkuat bauran instrumen guna menopang keberlanjutan fiskal.
