Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 12 November 2026 — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sasaran dugaan penyadapan ilegal mencakup Presiden, lingkar Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, gubernur, kepala kepolisian daerah, serta sejumlah kelompok masyarakat.
- Kapolri memaparkan sasaran dugaan penyadapan
- Presiden dan lingkar Istana termasuk dalam daftar
- Pejabat pemerintah dan anggota DPR juga disebut
- Polri menerbitkan laporan dugaan tindak pidana makar
- Komisi III meminta pengusutan transparan
Paparan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Rapat membahas penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kegiatan lain yang diduga dikendalikan para tersangka.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga,” kata Suyudi.
Sasaran mencakup pejabat hingga aktivis
Suyudi menyebut daftar sasaran juga mencakup pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, dan tokoh politik.
Gubernur, kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan internal Polri turut disebut dalam paparan tersebut.
Organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa juga masuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.
Kapolri menegaskan pencantuman nama atau kelompok dalam daftar sasaran tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Daftar itu merupakan materi penyidikan yang digunakan untuk menelusuri pola, tujuan, dan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan.
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tiga tersangka lainnya ialah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Laporan dugaan makar diterbitkan
Suyudi menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penanganan laporan itu berjalan bersama penyidikan dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta seluruh fakta, motif, serta pihak yang memberi perintah diungkap secara terbuka.
Rapat kerja dihadiri empat pimpinan dan 35 anggota Komisi III dari delapan fraksi.
Proses penyidikan masih berlangsung dan penetapan tanggung jawab pidana tetap harus berdasarkan alat bukti serta putusan pengadilan.
