Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 11/11/2026 — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk bila pelakunya berasal dari internal Polri.
- Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan akan menindak tegas siapa pun pelaku penyadapan Presiden Prabowo, termasuk dari internal Polri
- Suyudi menyebut penyadapan terhadap kepala negara sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi
- Pernyataan disampaikan dalam Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus di Jakarta, Selasa, 10/11/2026
- Empat perwira tinggi Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua
- Suyudi mengajak kalangan pemuda menjaga persatuan dan kewibawaan presiden sebagai simbol negara
Penegasan itu disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa, 10/11/2026.
Suyudi menilai penyadapan terhadap kepala negara merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.
Ia juga menyebut perbuatan itu dilakukan segelintir oknum yang ingin mengganggu jalannya pemerintahan.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi, Selasa, 10/11/2026.
Penindakan, menurut Suyudi, berlaku bagi siapa pun tanpa mempertimbangkan asal institusinya.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegas Suyudi.
Suyudi juga menyatakan tidak gentar menghadapi pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap negara.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan pemuda harus di belakang saya,” sambung Suyudi.
Suyudi menilai terungkapnya dugaan penyadapan justru memunculkan dukungan masyarakat.
Menurutnya, peristiwa itu mendorong masyarakat kembali bersatu setelah sebelumnya terbelah dalam perdebatan di media sosial.
Ia mengajak kalangan pemuda menjaga persatuan dan kewibawaan presiden sebagai simbol negara.
“Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak ‘PR’ kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid,” pungkas Suyudi.
Empat tersangka dan perkembangan perkara penyadapan
Perkara yang kini ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyangkut dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Menurut keterangan Polri, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, termasuk ahli teknologi informasi dan pidana serta sejumlah anggota kepolisian.
Prabowo sebelumnya memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4/11/2026.
Sidang etik dan agenda DPR
Pada Selasa, 10/11/2026, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta.
Ahrie menyatakan banding atas putusan etik tersebut.
Polri juga menyiapkan sidang etik terhadap Listyo, dengan susunan majelis yang akan ditentukan Kapolri Suyudi Ario Seto.
Sementara itu, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12/11/2026, untuk mendalami perkembangan perkara, pihak yang memerintahkan penyadapan, serta motifnya.
Hingga Selasa malam, Bareskrim belum mengumumkan tersangka baru maupun jadwal pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.
Baca juga: Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Polri Buntut Penyadapan Presiden Prabowo
