Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 — Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget setelah mengetahui nomor teleponnya disadap secara ilegal, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah kabar dirinya dicekal ke luar negeri terkait kasus tersebut.
- Da'i Bachtiar: Prabowo mengaku kaget dan syok mengetahui dirinya disadap
- Prabowo apresiasi Kapolri Suyudi yang profesional membongkar kasus di tubuh Polri
- Tito Karnavian bantah dicekal ke luar negeri: hoaks, tidak ada surat pencekalan
- Imigrasi pastikan belum ada permohonan pencegahan terhadap Tito
- Empat tersangka penyadapan tetap berstatus tersangka, tiga di antaranya ditahan
Reaksi Prabowo itu diungkapkan mantan Kapolri periode 2001–2007 Da’i Bachtiar setelah pertemuan sepuluh mantan Kapolri dengan Presiden di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 08/11/2026.
“Beliau mengatakan bahwa, ‘Saya ini terjadi kaget, shock’. Beliau juga apresiasi kepada Kapolri,” kata Bachtiar kepada wartawan, Senin, 09/11/2026.
Menurut Bachtiar, Prabowo mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dinilai profesional dalam membongkar persoalan di lingkungan institusinya sendiri.
Prabowo juga menginstruksikan agar perkara tersebut diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Sebelum bertemu Prabowo, para mantan Kapolri lebih dulu menggelar pertemuan dengan Kapolri Suyudi pada Kamis, 05/11/2026.
Dalam forum itu, para mantan pimpinan tertinggi Polri memberikan dukungan moral kepada Suyudi yang sedang mengusut kasus dugaan penyadapan.
“Supaya kalau memang betul-betul ada suatu peristiwa tindak pidana di dalam lingkungan Polri, tentu harus ditindaklanjuti secara tentu profesional, proporsional, akuntabel, dan transparan,” ujar Bachtiar.
Bachtiar mengingatkan penyidikan kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri harus mengedepankan prinsip hukum demi menjaga stabilitas di tubuh Polri.
“Dampak dari langkah-langkah atau tindakan pelanggaran hukum itu pada instabilitas keamanan nasional yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden,” kata Bachtiar.
Ia juga menyebut para mantan Kapolri tidak mengetahui satu sama lain terkait dugaan penyadapan tersebut.
“Jadi satu per satu kami saling nggak tahu juga. Karena kalau kami, merasa mantan Kapolri bagian dari itu,” ujar Bachtiar.
Tito Bantah Dicekal
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah kabar dirinya dicekal ke luar negeri karena ikut tersangkut kasus penyadapan ilegal.
Bantahan itu disampaikan Tito setelah mengikuti rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 09/11/2026.
“Enggak ada. Enggak ada,” kata Tito saat ditemui wartawan.
Tito menegaskan tidak ada surat pencekalan terhadap dirinya seperti informasi yang ramai beredar di media sosial.
“Saya di sini, ke mana?” ujar Tito.
Ia juga meluruskan kabar mengenai pertemuan sejumlah pihak di rumah dinasnya yang disebut berlokasi di Widya Chandra IV, Jakarta Selatan.
Tito menegaskan rumah dinas yang ditempatinya berada di kawasan Widya Chandra I, bukan Widya Chandra IV.
“Hoaks, hoaks, hoaks,” ujar Tito.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko turut memastikan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak melakukan pencegahan terhadap Tito karena belum menerima permohonan dari aparat penegak hukum.
Saat ditanya mengenai dugaan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Tito menegaskan dirinya tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian sejak pensiun pada 2019.
“Saya dari 2019 sudah pensiun, baik dari polisi maupun Kapolri, saya enggak pernah ikut urusan polisi,” tutur Tito.
Empat Tersangka, Penyidikan Berlanjut
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Bareskrim sebelumnya telah membantah kabar penetapan Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis sebagai tersangka dalam perkara ini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan menemukan indikasi tindak pidana makar sesuai Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
Namun, dugaan makar masih didalami dan motif resmi perkara ini belum ditetapkan. Bareskrim belum mengumumkan penambahan pasal makar terhadap keempat tersangka.
Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas penanganan perkara ini.
Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu masih ditelaah LPSK.
Baca juga:
- Yusril: Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Pemerintah Serahkan Kasus ke Bareskrim
- Bareskrim Dalami Dugaan Makar Penyadapan Prabowo, Bantah Tito dan Idham Azis Ditangkap
