Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 11/08/2026 — Program Multi Years Project (MYP) 2025-2027 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai mengubah pola pembangunan infrastruktur menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
- Program MYP 2025-2027 mengubah pola pembangunan infrastruktur jadi lebih terarah
- Total anggaran Rp3,7 triliun dari efisiensi APBD
- Koordinator Harian Banggar DPRD Sulsel Mizar Roem dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel Ismu Iskandar
- Fokus: 1.400 km jalan, 54.000 ha irigasi, 2 rumah sakit regional
- Dampak: konektivitas, ketahanan pangan, akses kesehatan
Penilaian itu disampaikan Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem. Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi penyelesaian dalam satu tahun anggaran, tetapi mempertimbangkan kesinambungan hingga pekerjaan tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Banggar tentu melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Tetapi fungsi DPRD bukan berhenti pada saat anggaran disepakati, pelaksanaan MYP terus kita kawal,” kata Mizar, Selasa, 11/08/2026.
Perencanaan Lebih Komprehensif
Legislator Partai Nasdem ini menjelaskan, pola pembangunan parsial setiap tahun memiliki tantangan tersendiri. Proyek berdurasi panjang sering harus menyesuaikan kemampuan anggaran tahunan yang fluktuatif.
Dengan MYP, pemerintah memiliki kerangka pembiayaan yang lebih jelas. Pekerjaan strategis dapat direncanakan sejak awal, mulai target, tahapan pekerjaan, hingga kebutuhan anggarannya.
Mizar menambahkan, tidak semua proyek harus menggunakan skema multiyears. MYP idealnya diterapkan pada proyek bernilai strategis, durasi pengerjaan lebih dari satu tahun, dan dampak besar bagi konektivitas serta pelayanan publik.
“Ke depan bisa menjadi model, tetapi harus selektif. Yang paling penting perencanaannya matang, pengawasannya berjalan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui ada perubahan signifikan dibanding pola parsial sebelumnya. Kepastian arah pembangunan meningkat. Pemerintah tidak lagi sekadar mengalokasikan anggaran tahunan, tapi menyusun target pembangunan secara komprehensif.
“Serapan anggaran itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang paling penting adalah output dan manfaatnya. Masyarakat juga punya hak untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan,” kata Mizar.
Ia menegaskan perlunya anggaran pemeliharaan pasca pembangunan. Apakah infrastruktur rusak ringan, sedang, atau berat, harus terencana.
Pendekatan ini vital bagi Sulsel yang wilayahnya luas. Konektivitas antardaerah diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan berdampak pada mobilitas, distribusi hasil pertanian, pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau infrastrukturnya selesai dengan baik dan tepat waktu, dampaknya akan dirasakan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.
Dukungan Ombudsman untuk Layanan Dasar
Hal serupa disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar. Program MYP dinilai memiliki relevansi kuat mendongkrak kualitas layanan dasar, khususnya transportasi, irigasi, dan kesehatan.
“Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut,” kata Ismu, Selasa, 11/08/2026.
Menurutnya, MYP menyasar sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar hingga ke tingkat desa. Pembangunan infrastruktur melalui program ini memberikan manfaat nyata peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Mengingat program-program ini terkait layanan dasar yang ada, yakni sektor transportasi melalui pemantapan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi dan kesehatan untuk pembangunan rumah sakit regional,” paparnya.
Rincian Alokasi Anggaran Rp3,7 Triliun
Program MYP 2025-2027 berfokus pada pemerataan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 1.400 km, rehabilitasi irigasi 54.000 hektare sawah, serta pembangunan rumah sakit regional. Total anggaran mencapai Rp3,7 triliun bersumber dari efisiensi APBD Sulsel.
Mayoritas anggaran terserap untuk infrastruktur jalan kewenangan Pemprov. Total perbaikan dan pengaspalan 1.400 km terbagi sekitar 85 ruas di berbagai wilayah dengan anggaran Rp2,5 triliun. Ini diharapkan memperlancar mobilitas, akses pendidikan dan kesehatan, serta distribusi pertanian dan logistik.
Pemprov mengakomodir pembangunan irigasi senilai Rp780 miliar melayani 54.000 hektar sawah. Langkah ini mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Khusus pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan (Gowa) dan Utara (Luwu), dialokasikan anggaran kurang lebih Rp485 miliar. Pembangunan dua rumah sakit ini merupakan pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas agar tidak terpusat di Makassar.
