Sulseltimes.com, Cianjur, Minggu, 16/08/2026 — Sejarawan mencatat ketimpangan ekstrem di Cianjur abad ke-19 di mana bupati hidup mewah dari hasil kopi sementara rakyat menderita di bawah sistem tanam paksa.
- Cianjur jadi penghasil kopi terbesar Priangan era 1800-an
- Produksi capai 1,5 juta pon kopi pada 1806
- Bupati kumpulkan kekayaan dari gaji pajak dan feodalisme
- Rakyat beban berat tanam paksa
- Sejarawan Jan Breman dan Nina Herlina Lubis mengungkap ketimpangan
Cianjur berkembang sebagai salah satu daerah terkaya di Pulau Jawa awal abad ke-19 seiring melonjaknya produksi kopi perkebunan. Wilayah ini menjadi pusat produksi kopi utama di Priangan.
Besarnya nilai ekonomi komoditas itu mendorong naiknya kekayaan serta kedudukan sosial elite setempat termasuk para bupati. Sejarawan Belanda Jan Breman dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (2014) mencatat Cianjur menjadi penghasil kopi terbesar di Priangan pada masa tanam paksa 1830-1870.
Produksi Kopi Mencapai Puncak
Pada 1806 produksi kopi Cianjur mencapai sekitar 1,5 juta pon. Kemakmuran industri itu tidak hanya mengubah perekonomian daerah tapi juga memperkuat posisi sosial dan ekonomi kalangan penguasa.
Menurut sejarawan Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942 (1998) para bupati merupakan kelompok paling kaya di wilayahnya. Mereka memperoleh pemasukan dari gaji pajak hingga praktik feodalisme yang tidak tertulis.
Gaya Hidup Mewah Bupati
Kemewahan bupati tercatat kontras dengan penderitaan rakyat. Jan Breman mencatat sang bupati kerap berkeliling menggunakan kereta berlapis emas layaknya bangsawan besar.
“Layaknya tuan besar konsumtif mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu tembakau dan katun barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya,” tulis Breman.
Beban Rombongan ke Daerah Lain
Kemewahan itu berdampak ke daerah lain. Pegawai kolonial Multatuli dalam novel Max Havelaar (1860) menyoroti kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak yang membebani wilayah yang disinggahi.
“Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan begitu juga kuda-kudanya,” tulis Multatuli.
Kabupaten sebagai Panggung Pertunjukan
Menurut Nina Herlina Lubis kondisi ini tidak lepas dari cara pandang kekuasaan saat itu. Kabupaten diposisikan sebagai panggung dengan bupati sebagai aktor utama yang harus menampilkan kemegahan.
“Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat,” ungkap Nina.
Sejarah menunjukkan pola berulang di mana kekuasaan beriringan dengan kemewahan elite sementara rakyat menanggung penderitaan.
