Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 13/08/2026 — Pemerintah turun tangan menangani keluhan konsumen proyek LRT City yang tak kunjung diserahterimakan, dengan Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan audit investigasi BPK ke ADCP dan Danantara memanggil manajemen ADHI.
- Konsumen LRT City mengeluhkan unit tak diserahterimakan dan mintakan refund penuh
- ADCP akui likuiditas jeblok dan arus kas negatif minus Rp900 juta hingga Juni 2026
- Menteri PKP Maruarar Sirait usulkan audit investigasi BPK dan telaah unsur pidana
- Danantara melalui Dony Oskaria panggil manajemen ADHI untuk segera selesaikan persoalan
- Penanganan naik ke level pusat melibatkan Kementerian PKP, BPK, Kejaksaan, dan Danantara
Keluhan konsumen dari berbagai proyek LRT City disampaikan langsung dalam audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Konsumen LRT City Tebet, Ajeng, mengaku menghentikan pembayaran karena proyek tidak menunjukkan perkembangan dan pembangunan terhenti total. Keputusannya justru membuatnya dikejar penagih bank hingga ke tempat kerja dan skor SLIK OJK-nya menjadi 5.
Konsumen LRT City Ciracas menuturkan telah menandatangani PPJB sejak 2019 namun hingga 2026 unit belum diserahterimakan. Ia meminta refund penuh atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Konsumen LRT City Cibubur, Adityo, menambahkan kesulitan berkomunikasi dengan pengembang PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Menurutnya, konsumen yang datang ke kantor pusat ADCP hanya bertemu petugas keamanan.
Direktur Utama ADCP Indra Syahruzza Nasution mengakui kondisi keuangan perusahaan tertekan. Ia menyebut likuiditas ADCP sudah sangat jeblok sehingga refund kepada konsumen sulit dilakukan. Arus kas operasional ADCP hingga Juni 2026 tercatat negatif sekitar Rp900 juta, kata Indra kepada Maruarar dalam audiensi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, 13/08/2026.
Menteri PKP Usulkan Audit Investigasi BPK
Mendengar kondisi tersebut, Maruarar Sirait menyatakan akan mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap ADCP. Ia berencana bertemu BPK untuk meminta pemeriksaan guna memperoleh data jelas mengenai kondisi perusahaan, ujar Maruarar, Menteri PKP, Kamis, 13/08/2026.
Maruarar menegaskan audit dibutuhkan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh, termasuk penyebab kesulitan refund. Ia memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menelaah kemungkinan unsur pidana. Kalau ada unsur hukumnya, yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi, tegas Maruarar.
Danantara Intervensi, ADHI Dipanggil
Persoalan ini kemudian mendapat perhatian Danantara Indonesia. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memanggil manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) selaku induk ADCP. Pertemuan membahas perkembangan dan keluhan masyarakat agar segera ditindaklanjuti, kata Dony, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Kamis, 13/08/2026.
Dony menekankan penyelesaian harus cepat dengan komunikasi yang baik kepada penghuni. ADHI diminta memastikan pengelolaan kawasan berjalan bertanggung jawab, tidak hanya selesai fisik tapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. LRT City merupakan pengembangan kawasan hunian terintegrasi terhubung transportasi massal. Penanganan kini melibatkan Kementerian PKP, BPK, Kejaksaan, dan Danantara.
