Sulseltimes.com Makassar, 9 Juli 2025 — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 agar berjalan transparan dan adil.
Hal ini disampaikannya setelah menerima banyak aduan masyarakat terkait proses penerimaan siswa baru yang dinilai masih menyisakan persoalan.
- Komisi D DPRD Makassar banyak terima aduan SPMB 2025
- Ari Ashari Ilham soroti transparansi sistem penerimaan siswa
- Pemantauan dilakukan di SD dan SMP jalur domisili, afirmasi, dan mutasi
- Daya tampung sekolah negeri dinilai jadi kendala tahunan
“Kami menerima cukup banyak aduan soal PPDB, khususnya transparansi sistem di sekolah-sekolah. Saat turun langsung ke SDN Percontohan PAM, kepala sekolahnya sedang ikut pelatihan sehingga kami belum mendapat data lengkap. Ini tentu jadi perhatian kami,” kata Ari.
DPRD Kawal Transparansi SPMB
Sebagai Ketua Fraksi NasDem dan legislator dua periode, Ari menilai transparansi dalam penerimaan siswa baru penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Proses penerimaan untuk tingkat SD saat ini dilakukan melalui jalur domisili, afirmasi, dan mutasi.
DPRD meminta data resmi dari sekolah sebagai bahan evaluasi agar semua jalur berjalan sesuai asas keterbukaan.
Pemantauan SMP Jalur Non-Domisili
Komisi D juga akan melakukan pemantauan terhadap jalur non-domisili tingkat SMP yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Ari memastikan pihaknya akan turun langsung ke beberapa sekolah untuk melihat implementasi sistem SPMB berbasis aplikasi.
“Sistem digital seharusnya bisa menampilkan validasi data agar masyarakat tidak ragu,” tegas Ari.
Kendala Daya Tampung Jadi Masalah Tahunan
Selain transparansi, keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali menjadi perhatian utama. Menurut Ari, kondisi ini berulang setiap tahun dan berpotensi membuat sebagian siswa tidak tertampung.
“Yang paling penting adalah memastikan semua anak mendapat hak pendidikan. Kalau sekolah negeri tidak mampu menampung, harus ada opsi menambah kuota atau fasilitasi siswa ke sekolah swasta dengan dukungan pemerintah,” jelasnya.
Komisi D DPRD Makassar menegaskan komitmennya mengawal jalannya SPMB 2025.
Isu transparansi sistem dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi fokus utama agar semua anak di Makassar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala regulasi maupun fasilitas.
