Sulseltimes.com, Makassar, Sabtu, 21/11/2026 — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan, naik 7,98 persen dari UMP 2026.
- UMP 2027 ditetapkan Rp4.233.913,25 per bulan
- Kenaikan 7,98 persen atau Rp312.824,46 dari UMP 2026
- UMP 2027 berada di atas estimasi KHL 2026 sebesar Rp318.795,25
- Tiga UMSP ditetapkan untuk sektor Pertambangan, Industri, dan Jasa
- Penetapan melalui mediasi Gubernur antara usulan pekerja dan pengusaha
Pengumuman penetapan disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Winarno Eka Putra saat mewakili Gubernur di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu, 21/11/2026.
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 dan PP Nomor 49 Tahun 2025 serta SK Gubernur Nomor 1968/XI/TAHUN 2026.
Kenaikan 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan 2026 yang mencapai 7,21 persen. UMP 2027 juga melebihi estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 sebesar Rp3.915.118, dengan selisih Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen.
Andi Winarno menegaskan kenaikan upah harus diimbangi peningkatan produktivitas, kompetensi, dan daya saing dunia usaha agar manfaatnya terasa bagi pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas.
Besaran UMSP 2027 untuk Tiga Sektor
Pemprov Sulsel menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor berdasarkan KBLI. Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan Rp4.293.995,04; Industri Pengolahan dan Ritel Rp4.235.702,42; serta Aktivitas Jasa Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik, risiko, dan tingkat kesulitan pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus.
Proses Mediasi dan Pengawasan
Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas mengapresiasi proses dialog yang berjalan aman, tertib, dan lancar. Gubernur memediasi perbedaan usulan pekerja pada kisaran 0,8 hingga 1 dan pengusaha pada kisaran 0,5 hingga 0,6.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi Nas, Kepala Disnakertrans Sulsel, Sabtu, 21/11/2026.
Pemprov Sulsel akan memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.













