Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 03/09/2026 — Total pengeluaran kesehatan nasional mencapai Rp640 triliun per tahun, namun asuransi baru menanggung 5 persen atau Rp35 triliun, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
- Total belanja kesehatan nasional Rp640 triliun per tahun
- Asuransi cover 5 persen atau Rp35 triliun
- Target cakupan asuransi 80-90 persen
- BPJS defisit Rp2 triliun per bulan
- OJK dorong kolaborasi asuransi komersial dan rumah sakit
Sisa pembiayaan berasal dari BPJS Kesehatan dan pengeluaran langsung masyarakat. Pemerintah menargetkan 80 hingga 90 persen belanja kesehatan warga ditanggung skema asuransi ke depan.
“Kita ingin 80%-90% belanja kesehatan masyarakat bisa dibiayai melalui asuransi. Karena itu akan membuat sistem kesehatan lebih murah dan masyarakat lebih nyaman,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Kamis, 03/09/2026.
Target Cakupan Asuransi 80-90 Persen
Dari target tersebut, sekitar 60 persen diharapkan ditanggung BPJS Kesehatan. Sisanya berasal dari asuransi swasta komersial.
Budi menilai peningkatan cakupan asuransi krusial agar akses layanan kesehatan tetap terjangkau. Termasuk saat warga menghadapi risiko kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan.
“Kalau sakit atau ada masalah, kehilangan pekerjaan, dia tetap bisa akses layanan kesehatannya dengan harga yang murah,” katanya.
Kolaborasi Asuransi Komersial dan Rumah Sakit
Untuk memperbesar peran asuransi komersial, industri asuransi dan rumah sakit mulai memperkuat kerja sama. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan lima perusahaan asuransi dan tujuh kelompok rumah sakit telah menandatangani PKS Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
“Dari seluruh pengeluaran kesehatan nasional, asuransi komersial yang saat ini sekitar 5% diharapkan meningkat menjadi minimal 20% dalam jangka panjang,” kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Kamis, 03/09/2026.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menghadapi tekanan pembiayaan besar. Klaim yang dibayarkan mencapai Rp500 miliar per hari atau Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan. Penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun per bulan, menimbulkan selisih Rp2 triliun per bulan.
Kondisi ini menjadi alasan pemerintah mendorong peran asuransi komersial agar beban tidak hanya tertumpu pada BPJS dan kantong masyarakat.
