Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 7 Oktober 2026 — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong penataan dan kepastian hukum aset daerah agar dapat mendukung pembangunan serta program prioritas nasional.
- Gubernur Sulsel membahas tata kelola aset bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri
- Legalitas aset dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah
- Agenda mencakup Barang Milik Daerah, BUMD, RDTR, dan Local Service Delivery Project
- Pemprov Sulsel mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam sertifikasi tanah aset daerah
- Sulsel diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan aset bagi daerah lain
Pembahasan berlangsung saat Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berkunjung ke Makassar.
Andi Sudirman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam proses sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah daerah.
Menurutnya, kepastian hak atas aset diperlukan agar pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program pemerintah tidak terhambat persoalan administrasi maupun hukum.
Bahas BMD, BUMD, dan Tata Ruang
Agenda pertemuan juga mencakup pengawasan Barang Milik Daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah, penyerahan Rencana Detail Tata Ruang, dan pelaksanaan Local Service Delivery Project di Sulawesi.
Pemprov Sulsel menilai penyelesaian persoalan aset membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan instansi terkait.
Koordinasi itu juga dinilai penting dalam penataan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan penguatan layanan publik.
Andi Sudirman berharap dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah terus diperkuat, termasuk pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia juga berharap praktik penataan aset di Sulawesi Selatan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain apabila hasilnya efektif dan akuntabel.







