Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 12 November 2026 — Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan usulan itu akan diproses melalui mekanisme DPR.
- HMP ditandatangani 120 anggota DPR
- Dukungan berasal dari delapan fraksi
- Syarat minimal 25 anggota lintas fraksi terpenuhi
- Usulan masuk agenda paripurna 12 November 2026
- Proses selanjutnya mengikuti mekanisme DPR
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan jumlah pengusul tersebut diperoleh setelah dokumen dukungan direkap.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan dalam keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Pengajuan HMP merupakan perkembangan baru setelah sejumlah anggota DPR sebelumnya menyampaikan dukungan politik terhadap penggunaan hak konstitusional tersebut.
Dukungan berasal dari delapan fraksi
Dokumen pengajuan mencatat dukungan 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, dan 11 anggota Fraksi Partai Gerindra.
Dukungan juga berasal dari 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat turut tercantum sebagai pengusul.
Jumlah tersebut memenuhi ketentuan minimal pengajuan HMP yang mensyaratkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Saan menyatakan unsur jumlah anggota dan keterwakilan lintas fraksi telah terpenuhi berdasarkan dokumen yang diterima pimpinan DPR.
Usulan masuk tahapan DPR
Agenda resmi rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026 memuat pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.
Pengumuman dalam rapat paripurna merupakan tahapan awal dan belum berarti usulan tersebut telah disetujui DPR.
Usulan selanjutnya harus mengikuti tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan di DPR.
Pimpinan DPR akan memproses dokumen itu melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum penentuan tahapan berikutnya.
HMP merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang berdampak luas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
