Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Polri mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan dan profesional, serta mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.
- Puan: DPR apresiasi Polri yang sigap menangani kasus penyadapan presiden
- Puan ingatkan kewenangan negara jangan disalahgunakan untuk kepentingan politik
- DPR dukung pengusutan transparan dan profesional oleh Polri
- Penanganan kasus penyadapan jadi agenda pengawasan pertama DPR pada masa sidang ini
- LPSK masih menelaah perlindungan enam saksi sejak 6 November 2026
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10/11/2026.
“DPR mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan presiden,” kata Puan.
Puan menegaskan kewenangan negara tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujar Puan.
DPR, kata Puan, mendukung upaya Polri melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
Puan menempatkan penanganan kasus penyadapan presiden sebagai agenda pertama dari 12 isu strategis yang menjadi prioritas fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini.
“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti pemerintah,” ujar Puan.
Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.
LPSK Masih Telaah Perlindungan Enam Saksi
Di hari yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan masih menelaah permohonan perlindungan bagi enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan penelaahan itu dilakukan sejak 6 November 2026 dengan mempertimbangkan keterangan saksi, tingkat ancaman, dan situasi khusus yang dihadapi para pemohon.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi di Jakarta, Selasa, 10/11/2026.
Achmadi menyebut LPSK masih berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
Ia juga menyatakan LPSK terbuka terhadap kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.
Identitas keenam saksi tidak dibuka LPSK dengan alasan kerahasiaan dan proses asesmen yang masih berjalan.
Dudung Enggan Berspekulasi soal Tersangka Baru
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan perbuatan melanggar hukum.
Dudung mengatakan penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan dan hanya dibenarkan untuk kepentingan tertentu, terutama kebutuhan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
“Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara,” kata Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin, 09/11/2026.
Dudung meminta penanganan perkara tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum hingga tuntas.
“Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah,” ujar Dudung.
Ia tidak bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan munculnya tersangka baru dalam perkara tersebut.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dugaan makar terkait perkara ini masih didalami penyidik dan motif resmi belum ditetapkan. Bareskrim belum mengumumkan penambahan pasal makar terhadap keempat tersangka.
Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas penanganan perkara ini.
Baca juga: Prabowo Kaget Disadap, Tito Karnavian Bantah Kabar Dicekal
Baca juga: Yusril: Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Pemerintah Serahkan Kasus ke Bareskrim
