Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 07/10/2026 — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi penyerahan sertifikat tanah aset daerah dari pemerintah pusat sebagai langkah memperkuat tata kelola aset dan mendukung program Asta Cita Presiden.
- Gubernur Andi Sudirman menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Grind and Pull Makassar
- Penyerahan sertifikat tanah aset daerah dilakukan guna memperkuat tata kelola aset dan mendukung program Asta Cita Nasional
- Kepastian legalitas aset dianggap penting untuk mempercepat pembangunan daerah dan pelaksanaan program prioritas nasional
- Agenda kunjungan mencakup pengawasan aset BMD, BUMD, penyerahan RDTR, dan program LSDP se-Pulau Sulawesi
- Gubernur berharap dukungan pusat terus diperkuat dan Sulawesi Selatan bisa menjadi pilot project untuk daerah lain
Andi Sudirman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan, terutama dalam proses legalisasi aset daerah melalui penyerahan sertifikat tanah.
Menurutnya, kepastian hak atas aset merupakan fondasi yang diperlukan agar pembangunan infrastruktur dan program prioritas nasional dapat berjalan lancar.
Kolaborasi Antar Instansi
Kunjungan tersebut juga membahas pengawasan Barang Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan pelaksanaan Local Service Delivery Project yang mencakup seluruh Pulau Sulawesi.
Gubernur menekankan bahwa sinergi antara Pemda, DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN dan kementerian terkait dipercepat penyelesaian berbagai isu pembangunan, termasuk pengelolaan aset, penataan lingkungan dan persampahan, serta penguatan BUMD.
Andi Sudirman menambahkan bahwa dukungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri dalam pembiayaan APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk PPPK, sangat diharapkan agar Sulawesi Selatan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Dia menutup dengan berharap agar kepemusnan pusat terus memperhatikan aspirasi daerah, sehingga program-program nasional dapat tercapai lebih cepat.
