Sulseltimes.com, Makassar, Minggu, 09/08/2026 — Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (GERAM PLTSa) kembali berdemonstrasi menolak lokasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tamalanrea, Makassar.
- Ratusan warga GERAM PLTSa kembali demo tolak lokasi PSEL Tamalanrea
- Warga menolak lokasi, bukan menolak program PSEL
- Koordinator GERAM PLTSa Haji Sinar menyampaikan tuntutan pemindahan lokasi
- Aksi berlangsung di lokasi pembangunan PSEL Tamalanrea, Makassar, Minggu 09/08/2026
- Tiga kampung terdampak dengan sekitar 3.000 jiwa
Aksi ini digelar di sekitar lokasi pembangunan PSEL pada Minggu, 09/08/2026. Warga menegaskan penolakan mereka bukan terhadap program pengolahan sampah menjadi energi listrik, melainkan lokasi proyek yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman.
Salah satu Koordinator GERAM PLTSa, Haji Sinar, mengatakan pemerintah tetap dapat melanjutkan proyek PSEL di Kota Makassar dengan syarat lokasi dipindahkan ke kawasan yang lebih layak dan jauh dari permukiman.
“Sebenarnya kami tidak menolak proyeknya. Kami menolak lokasinya. Ingat itu, garis bawahi. Kalau pemerintah pusat atau pemerintah kota menginginkan PSEL di Kota Makassar untuk mengurangi volume sampah, silakan. Tapi jangan di tengah-tengah permukiman,” tegas Sinar saat ditemui dalam aksi tersebut, Minggu, 09/08/2026.
Tiga Kampung Terdampak
Menurut Sinar, sedikitnya tiga kampung terdampak langsung oleh rencana pembangunan PSEL di kawasan itu, yakni Kampung Mula Baru, Tamalalang, dan Alaman Day. Total warga di tiga kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3.000 jiwa.
Kekhawatiran warga makin besar karena lokasi pembangunan PSEL disebut sangat berdekatan dengan rumah penduduk. Bahkan, ada rumah warga yang jaraknya hanya sekitar satu meter dari lokasi proyek.
“Kami tidak percaya begitu saja dengan kecanggihan teknologi yang mereka bawa karena tidak ada jaminan. Kami meminta pemerintah menjamin bahwa proyek ini benar-benar aman bagi masyarakat,” kata Sinar.
Advokasi Hingga Pemerintah Pusat
Penolakan terhadap lokasi proyek telah disuarakan warga melalui berbagai jalur. Selain aksi di Makassar, GERAM PLTSa juga telah melakukan advokasi dan audiensi ke sejumlah instansi hingga tingkat pemerintah pusat.
“Kami sudah melakukan advokasi ke semua instansi. Bahkan kami sempat ke Jakarta untuk audiensi di Komisi XII. Kami menyampaikan aspirasi warga bahwa mereka semuanya menolak lokasi ini,” ujar Sinar.
Dalam audiensi tersebut, GERAM PLTSa mendapat penjelasan bahwa aspirasi warga akan dibawa dalam rapat kerja tingkat nasional. Namun hingga kini, belum ada keputusan yang memberikan kepastian mengenai perubahan lokasi proyek.
Sinar juga menyoroti pertemuan dengan PT Sarana Utama Synergy (PT SUS) serta pemerintah kota dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Ia menilai penjelasan mengenai teknologi yang digunakan belum mampu menjawab kekhawatiran warga.
Tidak Ada Negosiasi
Warga hanya punya satu tuntutan, yakni memindahkan lokasi PSEL ke kawasan yang dianggap lebih sesuai dan tidak berdampingan langsung dengan permukiman. GERAM PLTSa menegaskan tidak akan membuka ruang kompromi jika lokasi pembangunan tetap dipaksakan di kawasan permukiman.
“Kami konsisten menolak. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Kami sudah satu suara bahwa sampai kapan pun kalau lokasi tersebut tetap diperuntukkan untuk PSEL, kami akan terus menolak,” tegas Sinar.
Sinar juga mengaku aksi kali ini dipicu kekecewaan warga terhadap proses dialog sebelumnya. Ia menilai penjelasan pemerintah dalam pertemuan sebelumnya lebih banyak menekankan kepentingan investor dibandingkan kekhawatiran masyarakat di sekitar lokasi proyek.
“Kalau investor selesai membangun kemudian pergi, siapa yang tinggal dan menghadapi dampaknya? Kami. Rumah kami di sini, keluarga kami di sini,” pungkasnya.
GERAM PLTSa berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar membuka kembali pembahasan lokasi proyek dan mempertimbangkan kawasan alternatif yang lebih aman serta tidak berada di tengah permukiman warga.
