Sulseltimes.com Jakarta, Senin 29/09/2025 — Viral Istana Cabut ID Pers CNN Indonesia. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia, tak lama setelah ia menanyakan isu Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo Subianto setiba di Tanah Air.
Keputusan pada Sabtu malam, 27/09, itu memicu reaksi keras dari organisasi pers dan publik, sementara pemerintah pusat bersamaan menyiapkan langkah penanganan Kejadian Luar Biasa keracunan MBG.
- ID Pers Istana jurnalis CNN dicabut 27/09
- CNN konfirmasi dan minta penjelasan ke Istana
- Dewan Pers, IJTI, PWI, Forum Pemred, AJI–LBH Pers desak pemulihan akses
- Pemerintah rapatkan penanganan KLB MBG dan wajibkan SLHS
- Mensesneg janji cari solusi, pertemuan dengan CNN digelar 29/09
Kronologi, Konfirmasi Redaksi, dan Respons Istana
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari membenarkan pengambilan fisik ID Pers Istana oleh petugas BPMI di kantor CNN Indonesia pada 27/09 pukul 19.15.
“Benar terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Kami sudah menyurati BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan,” kata Titin, Minggu, 28/09/2025.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah mencari jalan keluar terbaik.
“Kita cari jalan keluar terbaik. Saya sudah minta BPMI berkomunikasi dengan CNN Indonesia,” ujarnya, Minggu, seraya memastikan pertemuan dengan redaksi digelar Senin, 29/09.
Sorotan Organisasi Pers dan Tuntutan Pemulihan Akses
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan pentingnya menjunjung kemerdekaan pers di lingkungan Istana.
“Biro Pers Istana sebaiknya menjelaskan pencabutan kartu dan memulihkan akses agar tugas jurnalistik tidak terhambat,” ucapnya, Minggu, 28/09.
Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menilai pertanyaan soal MBG masih dalam koridor etik dan relevan bagi publik.
“Pencabutan kartu dapat dipandang sebagai penghalangan kerja jurnalistik dan berpotensi membatasi akses informasi yang dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu kemerdekaan pers.
“Tindakan itu bertentangan dengan semangat konstitusi dan UU Pers. Akses liputan sebaiknya segera dipulihkan,” katanya.
Ketua Forum Pemred Retno Pinasti juga mendesak penjelasan resmi.
“Negara harus memastikan tak ada penghalangan kerja jurnalistik, termasuk di lingkungan Istana,” tegasnya.
Dari AJI Jakarta, Ketua Irsyan Hasyim meminta BPMI meminta maaf dan mengembalikan ID.
“Penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers,” ujarnya.
Direktur LBH Pers Mustafa Layong menambahkan, “Segala bentuk kekerasan atau penghalangan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi.”
Pemerintah Rapatkan Penanganan KLB MBG
Sehari setelah insiden, pemerintah menggelar rapat koordinasi penanggulangan KLB keracunan MBG di Kementerian Kesehatan, Minggu, 28/09.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rapat itu tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.
“Setiap kasus akan diinvestigasi menyeluruh, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah ditutup sementara, dan seluruh penyelenggara wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi,” kata Zulkifli.
Ia menambahkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah diminta memantau dapur SPPG secara berkala.
“Langkah ini untuk memastikan keamanan pangan sebelum didistribusikan ke siswa,” ujarnya.
Transparansi dan Sikap Terbuka Diharapkan oleh Masyarakat
Di media sosial, pro dan kontra merebak.
Sebagian warga menilai penertiban standar higienitas MBG sudah tepat, namun pencabutan kartu liputan dinilai memperlihatkan sikap kurang terbuka terhadap kritik.
Beragam pernyataan warganet yang ramai dibagikan.
“Transparansi itu kunci. Kenapa harus cabut akses liputan kalau Presiden sudah menjawab di lokasi,” tulis seorang pengguna.
“Kalau MBG mau dipercaya, standar higienitas dan pelaporan kasus harus dibuka ke publik,” kata akun lain.
“Cabut kartu pers malah menimbulkan kesan antikritik. Lebih baik jelaskan prosedurnya dan libatkan media,” ungkap warganet.
“Kami dukung perbaikan MBG, tapi jangan batasi jurnalis. Informasi terbuka bikin masyarakat tenang,” ujar pengguna lainnya.
Gelombang kritik itu mempertegas dua pekerjaan rumah sekaligus.
Pertama, pemulihan akses liputan agar kerja jurnalistik berjalan normal.
Kedua, konsistensi penegakan standar keamanan pangan dan pelaporan insiden MBG secara cepat dan akuntabel.
